Kejaksaan Pantau Kegiatan Kamtibmas dan Pelayanan Publik di Jawa Timur

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Teguh Setyabudi, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, tengah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur selama tiga hari. Ini merupakan upaya untuk memantau keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.

Selain itu, ia juga akan memeriksa langsung pelayanan administrasi kependudukan di berbagai instansi Dukcapil dan tingkat kecamatan/desa/kelurahan. Kegiatan ini menjadi prioritas Kemendagri karena dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran sangat penting bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik.

Kunjungan ini merupakan bagian dari 11 arahan penting Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menjaga stabilitas daerah. Sebagai Pimpinan Tinggi Madya, Teguh bertugas untuk memantau keamanan dengan empat strategi utama. Ini meliputi pengoptimalan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pendekatan langsung dengan tokoh masyarakat, pelaksanaan program pro rakyat, serta penguatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

Pemeriksaan keamanan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kemendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK tanggal 3 September 2025. Surat ini menegaskan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga kondusifitas daerah.

Selain itu, kekuatan Siskamling ditingkatkan melalui pos ronda di RT/RW dan pelaporan gangguan melalui Aplikasi SIM Linmas. Kemendagri juga mengimbau kepala Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia untuk meningkatkan layanan jemput bola demi kemudahan masyarakat.

Teguh memulai kunjungan dengan bertemu Gubernur Jawa Timur dan para Bupati/Walikota. Di Surabaya, ia membahas penanganan Kamtibmas dengan Walikota, camat, dan lurah, kemudian melakukan peninjauan Siskamling di beberapa lokasi strategis. Agenda serupa juga dilakukan di Malang.

Sistem perlindungan sosial (Perlinsos) juga menjadi fokus, dengan Banyuwangi dijadikan lokasi uji coba untuk Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai Single Sign On (SSO). Proyek ini akan berlangsung hingga November 2025 dengan evaluasi akhir tahun.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan tambahan. Ia mengimbau kepala daerah untuk melaksanakan Rapat Forkopimda rutin, menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta menginisiasi doa kedamaian. Program pro rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial juga perlu digencarkan.

Selain itu, kepala daerah diminta memperbaiki fasilitas publik rusak, menutup sementara fasilitas yang memerlukan waktu panjang untuk diperbaiki, serta menghindari kegiatan seremonial berlebihan. Keberangkatan ke luar negeri untuk kepala daerah di wilayah rawan juga dianjurkan ditunda.

Teguh Setyabudi juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa santun dan rendah hati dalam pernyataan publik. Aktivasi kembali Siskamling RW/RT menjadi langkah konkret untuk memperkuat keamanan.

Analisis dan Simplifikasi:

Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan layanan kependudukan dan keamanan masyarakat. Dengan mengintegrasikan teknologi digital seperti IKD, sistem perlindungan sosial diharapkan lebih efektif. Strategi yang diterapkan juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui Siskamling dan program pro rakyat.

Kesimpulan

Kunjungan kerja ini bukan hanya tentang evaluasi, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk membawa perubahan nyata ke masyarakat. Dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif, harapan besar terbuka untuk kemajuan yang lebih baik dalam menjaga keamanan dan kemudahan akses layanan publik. Saat ini, setiap upaya yang dilakukan harus fokus pada manusia, bukan hanya sistem.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan