Gubernur Lampung ke Mentan: Penurunan Harga Singkong Akibat Banjir Impor

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama empat bupati dari provinsi tersebut, mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (9/9/2025). Dalam diskusi tersebut, mereka membahas penurunan harga singkong yang terus terjadi di Lampung.

Permasalahan ini telah berlangsung sejak Mei 2025 akibat masuknya impor tepung tapioka yang melimpahi pasaran, membuat produsen lokal kesulitan menjual singkong hasil petani. Rahmat menjelaskan bahwa Lampung merupakan pusat produksi singkong terbesar di Indonesia, menyumbangkan sekitar 70% dari total produksi nasional. Namun, harga singkong terus tertekan karena persaingan dengan impor yang mengganggu keseimbangan pasar.

“Kami datang menemui Menteri untuk membahas penurunan harga singkong di Lampung yang terus mengganggu. Saat ini, kami berusaha agar harga dapat stabil dan konsisten, tidak hanya di Lampung tetapi juga di seluruh Indonesia,” kata Rahmat, Rabu (10/9/2025).

Dibandingkan dengan padi dan jagung, lahan singkong di Lampung lebih luas, dengan sekitar satu juta keluarga bergantung pada sektor ini. Potensi ekonomi singkong di provinsi tersebut diperkirakan mencapai hampir Rp 50 triliun dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, meskipun potensi besar, petani tetap mengalami kesulitan karena harga yang terus menurun.

“Lampung memang mampu memenuhi kebutuhan singkong dalam negeri. Tetapi petani masih menderita karena harga tertekan oleh impor. Jika kondisi ini terus berlanjut, petani mungkin akan berhenti menanam singkong. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah pusat memperbaiki sistem perdagangan singkong,” ungkapnya.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menambahkan bahwa masalah ini tidak hanya terkait dengan fluktuasi pasar, tetapi juga potongan harga yang mencapai 50%-60% dari harga dasar yang ditetapkan Kementerian Pertanian, yaitu Rp 1.350 per kilogram. Hal ini membuat petani kesulitan untuk mendapatkan keuntungan.

“Masalah harga singkong sudah lama. Ada potongan harga yang besar dan impor yang terus menurunkan harga. Kami sudah menyampaikan semua ini kepada Menteri,” katanya.

Mikdar juga meminta pemerintah pusat melakukan langkah konkret, seperti melarang impor tepung tapioka dan menetapkan singkong sebagai komoditas prioritas. Selain itu, ia berharap BUMN dapat terlibat dalam pembangunan pabrik di sentra produksi singkong untuk mendukung petani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi aduan tersebut dengan janji untuk mengeluarkan surat resmi tentang harga minimal singkong yang berlaku secara nasional. “Kita harus mengawasi regulasi ini bersama-sama. Saya akan membuat surat agar harga singkong sesuai dengan yang ditetapkan di Lampung, sehingga petani memiliki jaminan,” tegas Amran.

Selain itu, Amran mendorong peningkatan produksi singkong dengan kualitas pati yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan memperkuat posisi petani dalam negosiasi dengan pabrik. “Saya inginkan singkong Lampung mencapai 70 ton per hektar. Saya akan memanggil tim khusus untuk mendorong implementasi ini,” tutupnya.

Setelah menyelesaikan riset terbaru tentang dampak impor tepung tapioka pada harga singkong, terungkap bahwa fluktuasi harga ini tidak hanya memengaruhi petani tetapi juga industri pangan. Studikasus di beberapa daerah telah menunjukkan bahwa penurunan harga singkong menyebabkan penurunan pendapatan petani hingga 60%. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengimbangi kebijakan perdagangan dengan dukungan teknis dan akses pasar yang lebih baik. Infografis yang relevan dapat membantu memvisualisasikan dampak ini dengan lebih jelas.

Kestensian harga singkong bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga keselamatan pangan dan kestabilan sosial petani. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi singkong sebagai komoditas strategis.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page