Kementerian Perhubungan Mengungkapkan Kesulitan Anggaran untuk Pengadaan Bus

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di bawah Kementerian Perhubungan telah mengungkapkan rencana anggaran tahun depan senilai 4,88 triliun rupiah. Anggaran tersebut dibagi menjadi tiga komponen utama: Rp 820 miliar untuk gaji pegawai, Rp 3,7 triliun untuk pembelian barang, dan Rp 360 miliar untuk investasi modal.

Menurut Aan Suhanan, kepala Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan strategis pada tahun 2026. Ia menjelaskan adanya kekurangan sebesar 1,1 triliun rupiah yang tersebar di berbagai program penting, termasuk pengadaan transportasi umum, dukungan mudik, dan pengamanan jalan.

Untuk pengadaan bus, misalnya, direncanakan akan dibeli 150 unit dengan kebutuhan dana sebesar 96,3 miliar. Namun, anggaran yang tersedia hanya mencakup 100 unit dengan dana 64,2 miliar, sehingga masih kurang 32,1 miliar untuk melengkapi sisa 50 unit. Selain itu, dukungan untuk kegiatan hari raya dan tahun baru masih kekurangan 38,99 miliar rupiah.

Masalah anggaran juga dilakukan pada program keamanan transportasi darat yang meliputi 37 provinsi. Anggaran keselamatan jalan masih kekurangan 372 miliar, sedangkan untuk penanganan titik rawan kecelakaan dan bantuan perlengkapan jalan masing-masing kekurangan 39 miliar dan 16 miliar.

Selain itu, kenaikan gaji di lingkungan Direktorat Jenderal Darat masih kekurangan 591 miliar, sementara belanja pegawai kontrak (PPPK) kekurangan 59,6 miliar. Aan berharap akan adanya tambahan alokasi anggaran agar layanan masyarakat dan keselamatan bisa terus ditingkatkan.

Pemerintah seharusnya mendukung sektor transportasi dengan anggaran yang memadai. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dan keselamatan warga bisa terjamin.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan