Sistem Pembayaran Nasional QRIS dan BI-Fast Tanpa Campur Tanggapan Asing

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, yang umum dikenal sebagai Tiko, menyampaikan bahwa infrastruktur pembayaran dan transaksi perbankan di Indonesia sudah lepas dari ketergantungan pada jaringan asing seperti Visa dan Mastercard. Ini terwujud melalui pengerjaan pengembangan QRIS dan BI-Fast yang dimulai tahun 2019.

“Sejak awal 2019 hingga 2020, Bank Indonesia telah mengembangkan ekosistem pembayaran domestik yang mandiri dan terjamin keamanannya. Pada periode itu, keputusan strategis diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap Visa dan Mastercard dengan mengembangkan GPN, QRIS, serta BI-FAST,” ungkap Tiko dalam perhelatan Digital Resilience Summit yang digelar di Gedung Peruri, Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025).

Proses pelaksanaan melibatkan Bank Indonesia bersama dengan lembaga perbankan swasta dan BUMN. Upaya tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dari segi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware), konektivitas aplikasi antar bank, hingga sistem keamanan transaksi.

Saat ini, hasilnya sudah terlihat jelas. “Alhamdulillah, saat ini sistem pembayaran di Indonesia sudah cukup mandiri dengan adanya QRIS dan BI-FAST. Kita tidak lagi bergantung pada sistem pembayaran luar negeri, dan keamanannya pun telah terjamin,” katanya.

Tiko menambahkan bahwa ini menjadi poin penting, karena Indonesia adalah salah satu komunitas digital terbesar di dunia dengan nilai ekonomi digital yang mencapai US$ 109 miliar atau setara dengan Rp 1.793,81 triliun (dengan kurs Rp 16.457/dolar AS). Hal ini memastikan bahwa transaksi digital di dalam negeri semakin luas dan signifikan.

“Hingga tahun 2024, lebih dari 220 juta warga Indonesia sudah terhubung ke internet, menjadikannya salah satu komunitas digital terbesar di dunia. Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai US$ 109 miliar pada 2025, posisi terbesar di kawasan Asia Tenggara,” jelasnya.

Selain itu, dengan adanya kemandirian sistem pembayaran ini, tingkat kriminalitas perbankan dalam negeri telah mengalami penurunan yang signifikan. Dampak negatif seperti kerugian bank akibat peretasan atau penipuan dapat dicegah dengan lebih efektif.

“Ruang untuk intrusi atau hacking dalam sistem pembayaran semakin terbatas. Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) antar bank serta API dengan e-commerce berjalan dengan baik. Data menunjukkan bahwa kasus fraud dalam integrasi ini telah menurun drastis dibandingkan dengan periode sebelumnya,” pungkas Tiko.

Kemajuan teknologi pembayaran domestik telah membuktikan bahwa Indonesia mampu mengembangkan sistem yang aman, mandiri, dan efisien. Keberhasilan ini bukan hanya mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi digital. Dengan jangka panjang, harapan besar terwujud bahwa Indonesia akan terus berkembang sebagai pemimpin dalam sektor ekonomi digital di Asia Tenggara.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan