RI Meminta Pemerintah Segera Tanggapi Krisis Ekonomi dengan 7 Langkah

Aliansi Ekonom Indonesia mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk segera mendatangkan langkah-langkah penyelamatan terhadap perekonomian negeri yang saat ini dianggap dalam keadaan kritis. Kelompok yang terdiri dari 383 ekonom dan 283 pengamat ekonomi ini melontarkan tujuh poin penting yang harus segera diatasi.

Lili Yan Ing, salah satu tokoh pendiri Aliansi Ekonom Indonesia, menjelaskan bahwa kondisi ekonomi saat ini bukanlah hasil dari situasi yang tiba-tiba, melainkan akibat penerapan kebijakan, keputusan pemerintah, dan praktik bernegara yang dianggap tidak sesuai dengan etika. Hal ini menyebabkan ketidakadilan sosial semakin memuncak di Indonesia.

Komunitas ekonom dalam aliansi ini menegaskan bahwa pengaruh dari situasi ini telah melewati batas. Mereka mengingatkan bahwa arah yang sedang ditempuh negara semakin jauh dari tujuan utama, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga.

Dalam upaya mengatasi kondisi ini, ratusan ekonom menuntut reformasi segera agar perekonomian dapat kembali sehat. Di antara tujuan utama yang harus dicapai adalah perbaikan alokasi anggaran negara. Anggaran yang semestinya dialokasikan pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan para pemerhati kesehatan dan guru, justru diambil aliquot untuk program-program populis seperti MBG, hilirisasi, serta subsidi energi dan Koperasi Desa Merah Putih, sebesar Rp 1.414 triliun (37,4% APBN 2026).

Lalu, Aliansi Ekonom Indonesia juga mendesak agar independensi dan transparansi di institusi negara seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dipertahankan. Mereka menginginkan agar semua institusi tersebut bebas dari campur tangan politik.

Selain itu, kelompok ini juga berharap agar pemerintah dapat menghentikan dominasi negara dalam bidang ekonomi lokal. Mereka mengkhawatirkan pelibatan Badan Usaha Milik Negara, TNI, dan Polri dapat membahayakan kestabilan perekonomian lokal. Selain itu, kegiatan tersebut juga dianggap menghalangi kemajuan UMKM dan sektor swasta.

Untuk menyederhanakan proses bisnis dan investasi, Aliansi Ekonom Indonesia juga mendorong deregulasi kebijakan, perizinan, serta penyelamatan birokrasi yang menghambat. Mereka mengajukan pencabutan kebijakan diskriminatif seperti TKDN dan kuota impor, serta peningkatan perizinan usaha.

Upaya untuk menurunkan ketimpangan sosial juga menjadi salah satu poin penting dalam tujuan ini. Mereka mendorong integrasi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, penguatan perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, serta penambahan subsidi energi ke bentuk bantuan tunai.

Kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis juga menjadi salah satu permintaan utama dari kelompok ini. Mereka mendorong pemerintah untuk menghilangkan program populis yang dianggap mengganggu kestabilan dan kebijakan fiskal seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, serta Danantara.

Selanjutnya, peningkatan kualitas institusi dan tata kelola negara juga menjadi salah satu tujuan utama. Mereka berharap pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dan menghentikan konflik kepentingan serta perburuan rente.

“Dalam kapasitas kami sebagai ekonom dan intelektual, kami berkewajiban menyampaikan bahwa pemerintah harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif, memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Lili.

Perekonomian Indonesia saat ini telah mencapai batas kemampuannya. Hal ini membutuhkan tindakan darurat untuk memulihkan stabilitas dan memastikan kemajuan yang inklusif. Dengan mengikuti tujuan-tujuan yang diajukan oleh Aliansi Ekonom Indonesia, diharapkan pemerintah dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan mewujudkan perekonomian yang sehat dan berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page