Permintaan Maaf dari Purbaya Karena Tanggapan Ringan Terhadap Tuntutan 17+8

Minister Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kesalahannya dalam menanggapi tuntutan 17+8 yang diungkapkan oleh masyarakat, yang kemudian menuai reaksi negatif dari umum. Dia meminta maaf karena respons yang dianggap ringan terhadap isu tersebut. Dalam penjelasan lebih lanjut, Purbaya mengklarifikasi bahwa pernyataan awalnya tidak tepat, karena tuntutan itu bukan berasal dari sebagian kecil rakyat saja, melainkan lebih luas.

“Tidak hanya sebagian kecil. Yang saya maksud, ketika ekonomi mengalami tekanan, sebagian besar masyarakat yang mengalami kesulitan, bukan hanya sebagian kecil,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025). Ia juga menyatakan bahwa pernyataannya yang viral dan mendapat tanggapan negatif menjadi pelajaran berharga bagi dirinya. Purbaya berjanji akan memperbaiki kesalahannya dan meminta maaf atas pernyataan yang tak tepat. “Jadi, itu yang saya maksud kemarin. Jika kemarin salah bicara, saya minta maaf,” ungkapnya.

Menanggapi tuntutan 17+8, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang kini dipimpinnya, akan berusaha memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam kesempatan lainnya, Purbaya meminta pemahaman dari masyarakat atas posisinya sebagai pejabat baru. Ia menyadari bahwa tanggung jawab sebagai menteri sangat berbeda dengan ketika dirinya masih menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Saya masih pejabat baru di sini, sebagai menteri yang kaget, jadi kalau bicara seperti kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi,” katanya setelah Serah Terima Jabatan (Sertijab) bersama Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Purbaya menambahkan bahwa saat menjabat di LPS, tidak ada yang memantau ucapan atau tindakannya secara ketat, berbeda dengan saat ini yang menjadi menteri. “Jadi, saat di LPS, tidak ada yang memonitor, sehingga saya tenang. Ternyata di keuangan berbeda, jika salah bicara, akan dipelintir di mana-mana,” ujarnya.

Ia bertekad untuk belajar dan beradaptasi dengan posisi baru ini. Purbaya memastikan bahwa dalam waktu beberapa bulan ke depan, dirinya siap menerima kritik yang keras. Selain itu, ia akan meminta petunjuk dari Sri Mulyani, menteri sebelumnya, untuk mengemban amanah baru ini. Harapannya, kebijakan fiskal Indonesia akan bertambah baik dan kondisi ekonomi akan semakin membaik. “Jadi, untuk ke depan, teman-teman media, mohon beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau beberapa bulan baru kritik habis-habisan,” katanya.

Sebelumnya, Purbaya merespons tuntutan 17+8 dengan menyatakan bahwa dirinya belum mempelajari secara menyeluruh isu tersebut. Menurutnya, tuntutan itu berasal dari sebagian kecil rakyat yang mengalami gangguan dalam kehidupan mereka. “Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian merasa kehidupan mereka terganggu, masih kurang,” katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025). Purbaya meyakini bahwa tuntutan tersebut akan hilang jika ia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jika ekonomi mencapai angka 6-7%, masyarakat dinilai tidak akan melakukan demonstrasi karena sibuk bekerja dan memiliki pendapatan yang lebih baik.

Berdasarkan data terbaru, tuntutan 17+8 merujuk pada permintaan peningkatan upah minimum harian untuk pekerja di Indonesia, yaitu Rp17.000 per hari selama 8 jam kerja. Tuntutan ini muncul sebagai tanggapan terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang terus menerus, yang membuat banyak warga mengalami kesulitan finansial. Studi menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum harian dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Analisis unik dan simplifikasi: Tuntutan 17+8 merupakan isu yang relevan dalam konteks peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan ekonomi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Purbaya, sebagai menteri baru, telah menunjukkan kesadaran akan krisis ekonomi yang dialami oleh banyak orang.

Kesimpulan: Pemerintahan yang baik tidak hanya tentang kebijakan, tetapi juga tentang kesediaan mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat. Purbaya telah menunjukkan langkah positif dengan meminta maaf dan berjanji untuk memperbaiki kesalahannya. Hal ini menegaskan bahwa pemimpin harus beradaptasi dengan era baru yang memerlukan transparansi dan tanggung jawab yang lebih besar.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page