Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, mengungkapkan kekhawatiran tentang kekurangan beras medium dan premium di beberapa toko modern. Menurutnya, situasi ini menimbulkan keraguan, khususnya saat dibandingkan dengan data resmi yang mengindikasikan stok beras nasional cukup dan bahkan ada surplus.
“Situasi ini sangat mencurigakan, karena data BPS menunjukkan stok beras nasional cukup, tetapi di pasar ritel malah terjadi kekurangan,” katanya dalam keterangannya, Senin (8/9/2025).
Pada periode Januari hingga Oktober 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras Indonesia mencapai 31,04 juta ton, meningkat 12,16% atau sekitar 3,37 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didukung oleh peningkatan luas panen hingga 10,22 juta hektare. Dengan kondisi ini, stok beras nasional cukup untuk kebutuhan konsumsi dengan surplus sebesar 3,7 juta ton.
Azmi mengemukakan bahwa jika persediaan nasional aman, namun beras hilang di ritel, hal ini mungkin mencurigakan adanya praktik penimbunan, pengalihan distribusi, manipulasi harga, atau tata niaga oleh jaringan mafia pangan. Fenomena ini juga mencerminkan ketidaksepakatan dalam pengawasan data produksi dan distribusi beras di lapangan. Semua ini jelas merupakan pelanggaran yang merugikan perekonomian negara.
Menurutnya, praktik penimbunan pangan merupakan pelanggaran serius. Hal ini terangkum dalam Pasal 29 UU No. 7/2014 tentang Perdagangan, yang melarang penimbunan barang kebutuhan pokok untuk keuntungan pribadi, serta Pasal 107 UU No. 18/2012 tentang Pangan, yang menetapkan hukuman pidana penjara hingga tujuh tahun dan denda Rp100 miliar. Azmi juga menyebutkan bahwa pola kartel pangan sudah lama berlangsung.
“Pola ini akan terus berulang karena ada pihak tertentu, seperti spekulasi, penimbunan, permainan tata niaga, hingga jaringan pengusaha besar yang mengendalikan stok, sementara aparat pengawas terlambat merespons. Hal ini yang menyebabkan gangguan pasar beras dan rakyat menjadi korban,” katanya.
Azmi memuji langkah cepat Menteri Pertanian Amran yang langsung campur tangan dalam masalah distribusi beras. Namun, ia mengingatkan bahwa instansi pendukung pemerintah lain tidak boleh diam.
“Mafia pangan seperti ini sangat merugikan rakyat. Sekarang, fakta semakin jelas saat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menunjukkan keberanian untuk menyelesaikan langsung masalah distribusi beras agar harga tetap stabil,” ujarnya.
Azmi juga meminta Satgas Pangan, Bapanas, KPPU, Kemendag, serta aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) untuk menjadi proaktif. Jika kondisi ini terus berlanjut, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri untuk segera campur tangan agar jaringan mafia pangan benar-benar dihapuskan.
Selain penindakan hukum, Azmi juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam distribusi pangan. Dia mengusulkan agar data stok beras, baik di Bulog maupun di pasar ritel, dipublikasikan secara berkala dan real-time melalui kanal resmi pemerintah.
“Data stok beras nasional, baik di Bulog maupun di ritel, harus dipublikasikan secara berkala dan real-time melalui kanal resmi pemerintah. Dengan keterbukaan data, publik bisa ikut mengawasi alur distribusi. Hal ini menutup ruang gelap yang sering dimanfaatkan mafia pangan. Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan rakyat dan menstabilkan harga,” tutupnya.
Data Riset Terbaru:
Menurut sebuah studi oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Pangan (LPEP) pada 2024, praktik penimbunan dan kartel pangan telah menyebabkan fluktuasi harga beras yang signifikan di beberapa daerah. Studi ini menunjukkan bahwa transparansi data stok beras dapat mengurangi spekulasi dan meningkatkan kestabilan pasar.
Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang kuat dan transparansi data dalam menyikapi masalah distribusi pangan. Tanpa pengawasan yang efektif, rakyat akan terus menjadi korban dari pola praktik korup ini.
Kesimpulan:
Kondisi saat ini menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah distribusi beras. Transparansi dan tindakan tegas terhadap mafia pangan adalah langkah awal untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan menjaga stabilitas pangan.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.