Puan Membangun DPR Melalui Langkah Progresif Dipuji Pakar LSPR

Langkah DPR RI dalam merenovasi diri di bawah kepemimpinan Ketua Puan Maharani setelah unjuk rasa di berbagai daerah dinilai memberikan harapan yang positif. Beberapa tindakan awal yang diambil oleh DPR untuk merespons tuntutan masyarakat terhadap reformasi parlemen dianggap sebagai langkah maju yang progresif.

Seperti yang diketahui, DPR RI telah menanggapi 17+8 tuntutan rakyat dengan merumuskan enam poin keputusan dari hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan seluruh fraksi, termasuk hal terkait dengan gaji dan tunjangan anggota DPR yang menjadi sorotan publik. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dan menghasilkan berbagai keputusan konkret seperti pengurangan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, serta peningkatan transparansi di parlemen.

Total ada enam poin jawaban dari DPR untuk menanggapi 17+8 tuntutan rakyat. Salah satunya adalah keputusan untuk membatalkan tunjangan perumahan bagi anggota DPR. Selain itu, semua fraksi sepakat untuk berlaku moratorium perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali untuk undangan resmi negara. Keputusan ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung DPR, Jakarta.

Puan Maharani menyatakan bahwa DPR selalu terbuka dan siap melakukan evaluasi. Ia juga memastikan bahwa DPR akan berusaha melakukan transformasi lembaga agar sesuai dengan harapan masyarakat. “Kita dari DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Aspirasi masyarakat akan kita jadikan masukan yang constructif,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Minggu (7/9/2025). “Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” tambahnya.

Puan juga mengucapkan maaf atas sikap atau pernyataan beberapa anggota DPR yang dianggap menyinggung masyarakat. Hal ini disampaikannya setelah bertemu dengan tokoh masyarakat dalam wadah Majelis Mujadalah Kiai Kampung. Di antara mereka ada Peneliti Senior BRIN Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, Mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, hingga Pakar Komunikasi Effendi Gazali. “Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau bertindak kurang sopan. Ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semua sesuai dengan fakta,” ujar Puan.

Puan bertemu dengan berbagai tokoh masyarakat dari latar belakang profesi yang berbeda untuk berdialog. Ia mendengarkan aspirasi secara langsung setelah unjuk rasa di beberapa wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2025. Puan juga menjelaskan sejumlah isu yang memicu kemarahan, seperti berita terkait kenaikan gaji dan tunjangan perumahan bagi anggota DPR. Puan menegaskan bahwa tunjangan tersebut sudah dihentikan dan DPR juga menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. “Tidak pernah ada kenaikan gaji. Tunjangan perumahan sudah dihentikan sejak 31 Agustus,” katanya.

“Moratorium berlaku untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang mewakili negara,” tambahnya. Selain itu, DPR juga telah menerima perwakilan 16 organisasi mahasiswa dan mendengarkan aspirasi mereka. DPR menyatakan siap melakukan reformasi lembaga di bawah pimpinan langsung Puan.

Pengamat komunikasi politik dari The London School of Public Relations (LSPR Communication & Business Institute), Ari Junaedi, menyambut baik tindakan DPR. Menurutnya, DPR sedang bergerak ke arah baru yang patut diapresiasi karena ada langkah-langkah progresif yang diambil. “Tuntutan publik terhadap DPR tidak hanya membuat DPR sadar akan diri dan berbenah, tetapi juga membuat masyarakat lebih memperhatikan peran parlemen,” kata Ari. Menurut Ari, momen ini harus dijadikan awal bagi DPR untuk memperbaiki citra dan kinerja lembaga. Ia percaya bahwa DPR di bawah kepemimpinan Puan Maharani mampu mereset parlemen ke arah positif.

“Ada pelajaran berharga yang diambil dari peristiwa kemarin,” tambahnya. Ari juga menyoroti bagaimana Puan mendengarkan aspirasi rakyat dan mendorong DPR untuk berbenah, terutama setelah menghapus tunjangan rumah dinas. “Tuntutan 17+8 dari rakyat yang menekankan transparansi, reformasi, dan empati telah mulai dijalankan di parlemen. Pembekuan tunjangan perumahan dan penghentian fasilitas bagi anggota sudah dilaksanakan oleh DPR,” ucap Ari.

“Akan tetapi, publik masih menunggu publikasi transparansi anggaran yang diterima oleh anggota DPR,” imbuhnya. Ari juga menyebutkan bahwa beberapa anggota DPR menunjukkan sensivitas sosial, seperti Rieke Diah Pitaloka dari PDIP yang meminta maaf kepada masyarakat dan mengingatkan rekan-sekanggotanya untuk lebih bijaksana. Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR, dan Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR, juga bertemu dengan aktivis dan influencer yang menyerahkan tuntutan 17+8 ke DPR.

Bonnie Triyana, Anggota Komisi X DPR, menyerukan keadilan bagi mahasiswa Amikom Yogyakarta Rheza Sendy Pratama, yang diduga tewas akibat kekerasan dalam aksi unjuk rasa di DIY beberapa waktu lalu. Menurut Ari, ajakan untuk menggelar unjuk rasa tidak boleh menjadi alasan penangkapan. Sikap beberapa anggota dewan menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. “Ini contoh nyata sensivitas sosial yang patut diapresiasi. Kritik publik bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan dijadikan bahan refleksi,” ucap Ari.

Meski begitu, Ari menyebutkan bahwa publik masih menunggu penyelesaian beberapa persoalan penting, termasuk penindakan terhadap anggota DPR yang dianggap melecehkan aspirasi rakyat melalui Badan Kehormatan DPR. “Saya masih percaya bahwa apa saja yang belum terpenuhi oleh DPR akan dituntaskan,” papar Ari. “Mengingat respon DPR sangat menjanjikan harapan,” tambahnya.

Untuk informasi, 17 poin tuntutan dalam 17+8 Tuntutan Rakyat dibagi ke beberapa segmen dengan tujuan masing-masing lembaga dan institusi negara, yaitu Presiden RI, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi. Untuk DPR, tuntutan ini berisi pembekuan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan pembatalan fasilitas baru (termasuk pensiun), publikasi transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR), dan pendorongan Badan Kehormatan DPR untuk menyelidiki anggota yang bermasalah (termasuk melalui KPK).

Enam poin keputusan DPR untuk menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat antara lain: DPR RI menyepakati menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR RI sejak 31 Agustus 2025; DPR RI memulai moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan; DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi; anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politik tidak dibayarkan hak keuangan; pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR yang dilakukan oleh partai politik melalui koordinasi dengan Mahkamah Kehormatan DPR; dan DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

Meskipun reformasi parlemen masih dalam tahap awal, langkah-langkah yang telah diambil oleh DPR memberikan sinyal positif bahwa perubahan nyata sedang terjadi. Hal ini menunjukkan komitmen serius dari DPR untuk merespon aspirasi masyarakat dan memperbaiki citra lembaga. Publik masih harus memantau perkembangan selanjutnya, namun harapan sudah mulai terwujud dengan adanya transparansi dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari parlemen.

Baca juga Berita lainnya di News Page