Diaspora Indonesia di Sydney Melakukan Aksi Damai dengan 17+8 Tuntutan Rakyat

Ratusan warga Indonesia yang berdiam di Sydney menggelar aksi damai untuk menyampaikan 17+8 tuntutan serta mendorong pengambilan langkah darurat dalam kebijakan agar rakyat mulai mempercayai pemerintah kembali. Peristiwa tersebut diikuti oleh 250 orang yang tergabung dalam Gerakan untuk Sydney Bersuara (GUSAR) di Victoria Park, Sydney.

Aksi tersebut berlangsung pada Sabtu (6/9/2025) menurut waktu setempat. GUSAR merupakan sebuah inisiatif kolektif, non-partisan, dan tidak terikat dengan kelompok tertentu guna memperkuat suara masyarakat sipil Indonesia.

“Kontrak sosial yang tercantum dalam UUD 1945 meminta negara untuk melindungi seluruh warga dan menjamin kesejahteraan. Ketika kebijakan dan praktik di lapangan tidak sesuai, diaspora tidak boleh diam. Kami memilih untuk bersuara dengan tertib dan jelas arah,” kata salah satu fasilitator Aliansi GUSAR, Mahesti Hasanah, dalam keterangannya pada hari yang sama.

Diaspora tersebut mengamati bahwa janji kontrak sosial dalam UUD 1945 mulai melemah. Selain itu, tanggapan dari pemangku kepentingan terhadap tuntutan tersebut dianggap tidak maksimal.

Mereka menyatakan bahwa kehidupan rakyat semakin berat, terutama karena privilégie pejabat yang terlalu besar dan transparansi yang kurang. Pendekatan keamanan yang kerap dilakukan juga dianggap ganggu kebebasan sipil.

“Ifana Tungga, seorang diaspora dari Kupang dan mahasiswa di University of Sydney, menyampaikan, “Ketika ruang partisipasi semakin sempit, kami tidak memilih diam. Kami mengekspresikan harapan dengan bersuara secara tertib, damai, dan jelas arah.”

Dalam aksi tersebut, beberapa poin utama yang dibahas antara lain:

Platform & Jalannya

• Tuntutan kami berisi 17+8, yang meliputi pemulihan hak sipil (TNI kembali ke barak, berhenti dari kekerasan dan kriminalisasi, membebaskan demonstran, tim investigasi independen) hingga reformasi politik-hukum (reformasi DPR dan partai, penguatan pengawas, perampasan aset) serta perbaikan ekonomi (pajak yang adil, upah layak, perlindungan pekerja, penataan PSN).
• Kami ringkasnya menjadi tiga agenda inti: paket kebijakan prioritas, terukur, dan tidak melebar.

Agenda Inti (Kebijakan Prioritas yang Kami Dorong)

1. Supremasi Sipil dalam Keamanan Publik: Polri Fokus Kamtibmas, TNI Terbatas

   • Ketegakan kendali sipil atas operasi kepolisian; batasi pelibatan TNI pada situasi luar biasa dengan dasar hukum tertulis, persetujuan otoritas sipil, dan batas waktu yang jelas; sesuaikan mandat Polri untuk pencegahan kejahatan dan pengendalian massa dengan pendekatan de-eskalasi (SOP, kamera tubuh, publikasi data penangkapan/korban, audit pascakejadian); hentikan kriminalisasi masyarakat sipil yang mengekspresikan aspirasi dan jamin hak berkumpul/berpendapat; penanganan korupsi dipimpin lembaga independen, Polri berperan koordinatif guna menghindari konflik kepentingan. Implementasi 17+8: berhenti dari kekerasan dan kriminalisasi, membebaskan demonstran, patuhi SOP, kembalikan TNI ke barak, perkuat Komnas HAM/Ombudsman/Kompolnas.

2. Pembaharuan Sistem & Tata Kelola Partai/DPR

   • Transparansi keuangan (audit independen terbuka), standar etik dan rekrutmen yang ketat, serta jaminan fungsi oposisi dan partisipasi warga. Tujuannya: mengembalikan kredibilitas DPR dan partai sebagai kanal aspirasi rakyat, bukan privilégie elite. Implementasi 17+8: bersihkan dan reformasi DPR, buka anggaran dan audit harta, sanksi etik, dialog bermakna DPR-mahasiswa-masyarakat sipil.

3. Perampasan & Pengelolaan Aset + Transparansi & Keadilan Anggaran untuk Kemakmuran Rakyat

   • Rampas aset hasil korupsi, penguasaan melawan hukum, serta aset korporasi yang ditelantarkan. Kelola profesional dan transparan bagi layanan publik strategis (pangan, perumahan rakyat, penguatan UMKM); sesuaikan reform pajak berkeadilan (termasuk opsi pajak kekayaan) dan pengurangan beban konsumsi; evaluasi kebijakan anggaran termasuk dana transfer ke daerah agar adil dan responsif; perbaiki mekanisme pemantauan publik (dasbor real-time, audit partisipatif, laporan berkala) untuk memastikan uang rakyat sampai ke rakyat; realokasi belanja tak mendesak ke perlindungan sosial. Implementasi 17+8: sahkan perampasan aset, reform pajak, upah layak, cegah PHK, lindungi pekerja kontrak, tinjau ulang PSN yang tidak pro-rakyat/lingkungan.

Ke depan, GUSAR berkomitmen untuk memantau dan mengevaluasi langkah pemerintah serta wakil rakyat yang tidak selaras dengan mandat konstitusi dan prinsip negara hukum. Komitmen ini akan diterapkan melalui pemantauan kebijakan berbasis data, pelaporan berkala kepada publik, kanal partisipasi diaspora yang terbuka, serta advokasi non-kekerasan.

GUSAR akan terus menjadi ruang aman bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapat, kegelisahan, dan harapan secara tertib, non-kekerasan, dan menghormati martabat manusia. GUSAR juga akan membangun dan merawat solidaritas baik dengan komunitas diaspora secara internasional maupun masyarakat madani di Indonesia untuk saling menguatkan, berbagi sumber daya, dan memastikan suara warga tetap terdengar dan berdampak. Bersama, kita bisa memulihkan kepercayaan publik dan mengembalikan politik kepada rakyat.

Video ‘Istana soal Tuntutan 17+8: Semua Ditindaklanjuti’ juga dapat disimak untuk informasi lebih lanjut.

---

Data Riset Terbaru
Beberapa studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sebagai contoh, berdasarkan riset dari Lembaga Survei Indonesia tahun 2024, 78% respondents berpendapat bahwa pemerintah perlu lebih transparan dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, Solidaritas untuk Keadilan Indonesia (SKI) juga meneliti bahwa 65% warga menginginkan reformasi yang lebih kuat dalam tata kelola partai dan DPR.

Analisis Unik dan Simplifikasi
Tuntutan 17+8 berasal dari aspirasi rakyat yang ingin perubahan nyata. Fokus utama adalah pemulihan hak sipil, reformasi politik-hukum, dan perbaikan ekonomi. Dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas, diharapkan pemerintah akan lebih sensitif terhadap kebutuhan rakyat.

Kesimpulan
Diaspora Indonesia di Sydney telah menunjukkan bahwa suara rakyat memiliki daya gugur bagi perubahan. Dengan bersuara secara tertib dan mendorong reformasi, kita bisa memastikan bahwa kepercayaan publik akan kembali. Mari bersama-sama mendukung perubahan yang positif dan memastikan politik benar-benar untuk rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page