DPR Berhasil Menyetujui Hentikan Tunjangan dan Mengurangi Fasilitas Tuai Apresiasi

Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Hairunnas, menunjukkan dukungan atas upaya DPR RI dalam merespon 17+8 Tuntutan Rakyat. Menurutnya, langkah ini merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat. Situasi sosial dan politik yang gegar pasca demonstrasi besar-besaran akhir Agustus 2025 memang memaksa pemerintah untuk terbuka pada dialog, khususnya terkait aspirasi yang dilakukan melalui tuntutan ’17+8 Tuntutan Rakyat’.

Pertemuan antara pimpinan DPR RI dengan mahasiswa, seperti BEM dan organisasi mahasiswa lainnya, pada Rabu (3/9) lalu, dianggap sangat relevan, terutama dalam kondisi krisis legitimasi politik saat ini. Langkah DPR untuk menghentikan tunjangan perumahan anggota sejak 31 Agustus 2025 menjadi bukti nyata dari keinginan lembaga legislatif untuk meredam ketidakpuasan masyarakat. Dalam konteks krisis kepercayaan, keputusan tersebut bukanlah hal yang sepele, melainkan gestur politik yang memiliki makna besar.

Dalam rapat konsultasi antara pimpinan dan fraksi-fraksi pada Kamis (4/9), DPR telah menetapkan enam keputusan penting sebagai tanggapan serius terhadap aspirasi publik. Hal ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung DPR, Jakarta, pada Jumat (5/9). Keputusan utama antara lain adalah penghentian tunjangan perumahan bagi anggota DPR sejak 31 Agustus 2025, pengurangan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, dan peningkatan transparansi di parlemen.

Hairunnas merasa bahwa DPR, yang sering dikaitkan dengan privileges dan ketidakberpihakan, kini menunjukkan sikap yang berbeda. Keputusan ini tidak hanya sekadar administratif, tetapi juga simbolik, menunjukkan pengakuan terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap gaya hidup elite politik. Namun, meskipun demikian, DPR belum selesai dengan tanggapan simbolik tersebut. Mereka harus terus melaksanakan tugas utama, yaitu pengawasan dan legislasi, termasuk memastikan reformasi di Polri, mengembalikan peran TNI, dan mendorong pemerintah untuk menuntaskan reformasi ekonomi.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga figura yang menunjukkan respons yang cepat dan pantas. Kunjungan ke rumah keluarga Affan Kurniawan dan undangan kepada mahasiswa ke Istana dinilai sebagai gestur politik dan kemanusiaan yang kuat. Namun, Hairunnas menekankan bahwa gestur ini belum cukup; Presiden harus menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata agar simpati masyarakat tidak berubah menjadi sinisme.

Hairunnas memandang pertemuan antara mahasiswa dan DPR pada Rabu (3/9) serta dengan Presiden pada Kamis (4/9) sebagai awal reformasi, bukan akhir. Ini merupakan titik awal konsolidasi demokrasi yang lebih inklusif. DPR telah melakukan langkah positif, Presiden menunjukkan tanggapan cepat, dan kini giliran lembaga lain untuk menanggapi tantangan sejarah. Jika semua pihak bekerja sama, 17 tuntutan mendesak bisa dipenuhi dalam waktu dekat, sementara 8 agenda reformasi jangka menengah dapat dijadikan pedoman untuk demokratisasi di masa depan.

DPR telah memberikan tanggapan terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat yang diajukan oleh koalisi masyarakat sipil. Tuntutan ini ditujukan kepada berbagai lembaga negara, termasuk Presiden, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi. Untuk DPR, tuntutan meliputi pembekuan kenaikan gaji/tunjangan anggota, publikasi transparansi anggaran, dan penegakan Badan Kehormatan DPR untuk menyelidiki anggota yang bermasalah.

Pada Jumat (5/9), DPR memberikan enam poin jawaban sebagai tanggapan terhadap tuntutan tersebut. Enam keputusan tersebut termasuk penghentian tunjangan perumahan, moratorium kunjungan kerja luar negeri, pengurangan tunjangan dan fasilitas anggota, penonaktifan anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politik, penindakan lanjutan terhadap anggota yang dinonaktifkan, dan peningkatan transparansi serta partisipasi publik dalam proses legislasi.

---

Selain langkah-langkah yang telah diambil, penting bagi DPR dan pemerintah untuk terus mengukur dampak kebijakan yang dibuat. Data menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Studi kasus di negara-negara seperti Norwegia dan Finlandia menunjukkan bahwa lembaga legislatif yang terlibat aktif dalam dialog dengan masyarakat mampu meningkatkan legitimasi dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Hal ini menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan reformasi yang berkelanjutan.

Di era digital ini, informasi beredar dengan cepat, dan masyarakat semakin kritis terhadap tindakan pemerintah. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi yang efektif menjadi penting. Langkah-langkah yang telah diambil oleh DPR dan Presiden adalah awal yang baik, namun harus diikuti dengan tindakan nyata dan konsisten. Hanya dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan kembali, dan demokrasi Indonesia akan semakin kuat.

Reformasi bukanlah proses yang cepat, tetapi harus dilaksanakan dengan kesabaran dan komitmen yang kuat. Setiap langkah kecil yang diambil sekarang akan berdampak besar pada masa depan. Jika semua pihak bekerja sama dan tetap berkomitmen, thengharuskan reformasi yang sejati akan tercapai. Marilah kita tetap optimis dan terus mendukung perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik.

Baca juga Berita lainnya di News Page