Pendapat Ahli Tentang Nilai Audiensi DPR dalam Transparansi Politik Mahasiswa

Pimpinan DPR telah menerima perwakilan mahasiswa dari 16 organisasi kemahasiswaan dalam rangka audiensi yang bertujuan untuk tanggapi aksi demonstrasi nasional yang dilaksanakan pada 25-31 Agustus 2025. Pertemuan ini dianggap sebagai langkah yang transparan dalam proses politik nasional.

Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Hairunnas, menganggap pertemuan tersebut sebagai momen yang bernilai strategis. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya sekadar upacara formal, melainkan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembahasan isu-isu kritis yang sebelumnya belum mendapat perhatian yang cukup.

“Saya melihat ini sebagai momen penting yang akan mendorong transparansi dan inklusivitas dalam proses politik kita hari ini. Ini bukan sekadar seremoni belaka karena hal ini membuka ruang negosiasi publik atas isu-isu mendesak yang selama ini kerap mandek di ruang kekuasaan,” katanya pada Jumat, 5 September 2025.

Hairunnas menyambut respons awal DPR dengan baik, terutama permintaan maaf dari pimpinan dan komitmen reformasi yang disampaikan. “Saya melihat dari potret DPR, terutama permintaan maaf dari Sufmi Dasco dan komitmen reformasi internal yang akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, sebagai sinyal positif. Namun, ini masih perlu dibuktikan dalam realitas,” ungkapnya.

Beberapa anggota DPR bahkan menyatakan keinginan untuk menggunakan peristiwa-peristiwa masa lalu sebagai bahan evaluasi. Hal ini menunjukkan adanya potensi perubahan budaya politik di parlemen, dari sikap defensif menjadi lebih refleksif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat.

Hairunnas juga menekankan peran strategis DPR dalam membentuk tim investigasi independen terkait kekerasan aparat maupun pelanggaran HAM selama unjuk rasa. “DPR memiliki peran penting dalam membentuk tim investigasi, terutama jika terkait dengan isu kepentingan publik, pelanggaran hukum, atau pelanggaran HAM, seperti kasus kematian Affan Kurniawan,” katanya.

Terkait RUU Perampasan Aset, Hairunnas menekankan pentingnya pengesahannya untuk membuktikan komitmen legislatif dalam pemberantasan korupsi. “RUU Perampasan Aset seharusnya tidak dipandang sebagai tekanan politik, melainkan sebagai refleksi kehendak rakyat yang menolak impunitas,” ujarnya.

Pertemuan ini dianggap penting, namun nasib tuntutan publik akan bergantung pada siapa yang berani menteruskannya menjadi tindakan nyata. Hairunnas menyeru mahasiswa untuk tetap konsisten dalam mengawasi proses reformasi. “Demokrasi tidak hanya dibangun melalui demonstrasi atau forum diskusi, tetapi melalui konsistensi tindakan setelahnya,” katanya.

Pertemuan antara DPR dan mahasiswa berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 3 September. Pada kesempatan itu, para mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk pembentukan Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lainnya selama demonstrasi, pembebasan seluruh demonstran yang ditahan, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan reformasi internal DPR.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dan kekurangan anggota DPR dalam menjalankan tugas. “Selaku pimpinan, kami meminta maaf atas kekeliruan dan kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas mewakili aspirasi masyarakat,” kata Dasco.

Terkait tuntutan mahasiswa, DPR telah mengadakan rapat evaluasi pada Kamis, 4 September, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Hasilnya, seluruh fraksi sepakat untuk menghapus tunjangan rumah dinas bagi seluruh anggota DPR dan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri.

Menanggapi RUU Perampasan Aset, Dasco menjelaskan bahwa pembahasan akan dilakukan setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diselesaikan. “Kami akan membahas RUU Perampasan Aset setelah KUHAP selesai, karena keduanya saling terkait,” jelasnya.

Dasco menambahkan bahwa pembahasan RUU KUHAP saat ini masih dalam tahap partisipasi publik, namun DPR telah menetapkan batas waktu penyelesaiannya. “Kami harapkan KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir masa sidang ini,” ungkap Dasco.

Terkait tuntutan pembebasan demonstran yang ditahan, DPR akan berkoordinasi dengan Polri. Sementara soal pembentukan tim investigasi dugaan makar, DPR menganggap itu sebagai tanggung jawab pemerintah, meskipun mereka siap mengawasinya.

DPR juga menyatakan komitmen terhadap agenda reformasi internal, yang akan dipimpin langsung oleh Puan Maharani. Reformasi ini telah dimulai sejak hari ini.

Inisiatif ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya memperbaiki hubungan antara DPR dan masyarakat, terutama mahasiswa. Namun, perjuangan untuk transparansi dan akuntabilitas masih memerlukan dukungan yang konsisten dari semua pihak.

Baca juga Berita lainnya di News Page