Golkar Tanggap 17 + 8 Tuntutan Rakyat: Pimpinan dan Fraksi DPR Bisa Lebih Baik

DPR telah menerima permintaan masyarakat berupa tuntutan “17+8” yang sebelumnya menjadi topik hangat di media sosial. Partai Golkar percaya bahwa lembaga perwakilan akan mengalami perubahan positif.

“DPR akan mengalami transformasi menjadi lebih baik,” kata Sekretaris Jenderal Golkar, Sarmuji, kepada wartawan pada hari Jumat (5/9/2025).

Sarmuji menjelaskan bahwa setiap fraksi di DPR telah melakukan rapat untuk mempelajari dan mengevaluasi situasi setelah demonstrasi massa berlangsung selama beberapa hari.

“Pagi ini (Kamis) para pimpinan DPR dan fraksi bertemu dan mereka memiliki semangat yang sama untuk mengembangkan DPR menjadi lebih baik,” terangnya.

Sebelumnya, aktivis dan influencers telah menyerahkan tuntutan rakyat “17+8” – yang terdiri dari 17 poin jangka pendek dan 8 poin jangka panjang – ke DPR RI. Serah terima dilakukan oleh perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah.

Tim perwakilan tersebut meliputi Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, dan Jovial da Lopez. Acara serah terima dilakukan secara resmi di gerbang Pancasila Gedung DPR RI pada siang hari Kamis (4/9/2025). Tuntutan ini diminta agar bisa diselesaikan sebelum 5 September 2025.

Tuntutan rakyat ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Dalam perayaan, Andre juga menandatangani surat serah terima tuntutan tersebut.

Tuntutan rakyat “17+8” ini sempat menjadi trending di media sosial, diusung oleh berbagai aktivis dan influencers di Indonesia. Antara lain Jerome Polin dan Salsa Erwina Hutagalung yang memposting tuntutan tersebut, yang kemudian banyak dikutip dan dibagikan oleh netizen. Tuntutan ini berisi permintaan berupa “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat”, dengan tampilan desain yang berwarna pink dan hijau pada latar hitam.

Sementara itu, pemetaan isu-isu yang menjadi fokus tuntutan rakyat ini menunjukkan keterlibatan yang tinggi dari generasi muda dan aktivis yang menginginkan perubahan yang lebih nyata dari lembaga perwakilan. Dapat dilihat dari respons yang cepat dari DPR dalam menerima dan merespons tuntutan tersebut, menunjukkan adanya kesadaran akan kebutuhan akan reformasi dalam sistem legislasi.

Yang menarik, tindakan langsung ini juga mengilhami masyarakat untuk lebih aktif dalam memantau kinerja DPR. Dengan adanya tuntutan yang jelas dan batas waktu yang tertentu, masyarakat dapat melakukan evaluasi terhadap kemajuan penyelesaian permintaan mereka. Hal ini menunjukkan perkembangan positif dalam kultur partisipasi sosial di Indonesia.

Selanjutnya, proses transformasi yang dilakukan DPR harus didukung oleh semua pihak, baik dari pihak legislatif maupun eksekutif, agar perubahan yang diharapkan bisa terwujud. Ini bukan hanya tentang menerima kritik, tetapi juga mengenai tanggung jawab untuk memperbaiki sistem demi kesejahteraan rakyat. DPR memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap tuntutan rakyat tidak hanya menjadi retorik, tetapi juga dikonversi menjadi tindakan nyata yang berdampak positif.

Masyarakat juga diharapkan tetap berperan aktif dalam memantau dan mendorong proses perubahan ini. Dengan semangat kolaborasi yang tinggi, Indonesia bisa mencapai transformasi yang lebih nyata dan positif di berbagai aspek kehidupan.

Baca juga Berita lainnya di News Page