Legislator PKB Mendukung DPR Segera Menjawab 25 Tuntutan Rakyat

DPR RI telah mengabulkan permintaan masyarakat yang dikenal dengan istilah ’17+8′, yang sebelumnya menjadi topik hangat di media sosial. Partai Kebangkitan Nasional (PKB) menyambut baik inisiatif DPR dalam membuka ruang dialog dengan masyarakat. Menurut Ketua DPP PKB, Daniel Johan, langkah tersebut sesuai dengan arahan dari DPP PKB kepada seluruh anggota fraksinya untuk melakukan komunikasi langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Dalam wawancara dengan media pada Jumat (5/9/2025), Daniel menjelaskan bahwa PKB akan langsung menerima masyarakat untuk mendengarkan masukan dan memastikan aspirasi yang disampaikan dapat diwakili dengan baik. Dia menekankan pentingnya reformasi dan transparansi di dalam DPR RI serta dukungan keadilan bagi korban peristiwa yang terjadi.

PKB juga mendukung pembentukan tim investigasi independen yang adil atas insiden yang menimbulkan korban jiwa dan cedera. Selain itu, partai ini mendorong pencairan segera bantuan kesehatan bagi korban luka dan pembebasan mahasiswa dan warga yang terlibat dalam aksi kemarin. Daniel mengecam kekerasan dalam demonstrasi dan mendesak reformasi aparat penanganan aksi massa yang lebih manusiawi dan efektif. Dia juga menekankan kegiatan reformasi pajak yang adil.

PKB juga meminta maaf atas keresahan masyarakat dan berkomitmen untuk mendorong perbaikan dalam rangka mencapai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Dalam perannya bersama rakyat dan Presiden Prabowo, PKB akan terus berjuang melawan korupsi, menegakkan hukum, dan memastikan keadilan ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Sebelum itu, perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, termasuk Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, dan Jovial da Lopez, menyerahkan tuntutan rakyat ’17+8′ ke DPR RI. Tuntutan tersebut terdiri atas 17 permintaan jangka pendek dan 8 permintaan jangka panjang. Penyerahan dilakukan secara resmi melalui gerbang Pancasila Gedung DPR RI pada siang hari Kamis (4/9/2025). Penyerahan ini harus diselesaikan paling lambat pada 5 September 2025.

Tuntutan tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Andre juga menandatangani surat serah terima atas nama DPR. Tuntutan ini awalnya diunggah di media sosial oleh beberapa aktivis dan influencer, seperti Jerome Polin dan Salsa Erwina Hutagalung, dan mendapat perhatian luas dari warganet. Isinya berfokus pada transparansi, reformasi, dan empat.

Pelaksanaan tuntutan ini menunjukkan komitmen DPR untuk mendengarkan suara rakyat dan mengambil langkah konstruktif. PKB berperan aktif dalam mendorong perubahan yang lebih adil dan transparan, baik dalam penanganan demonstrasi maupun reformasi sistem. Dengan dukungan dari masyarakat dan kerja sama dengan pemerintah, harapan tercipta perubahan positif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat diundang untuk terus berpartisipasi aktif dalam mengawal proses demokratis dan mendorong reformasi yang diperlukan. Setiap langkah kecil dalam menghadapi tantangan ini mendekatkan kita pada tujuan bersama: negara yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan bagi semua warganya.

Baca juga Berita lainnya di News Page