Burden sharing adalah skema pembiayaan program yang diterapkan oleh Prabowo

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan telah sepakat untuk melaksanakan pendekatan berbagi beban atau burden sharing dalam mendanai program-program prioritas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini diwujudkan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, dengan nilai transaksi yang telah mencapai Rp 200 triliun.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa dana yang diperoleh dari pembelian SBN ini sebagian digunakan untuk menggelontorkan dana pada program Perumahan Rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Ia juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini sesuai dengan prinsip burden sharing yang diimplementasikan untuk mendukung Asta Cita. “Kebijakan moneter dan fiskal yang kami terapkan tetap berlandaskan pada prinsip kejelasan dan ketelitian. Hingga saat ini, BI telah membeli SBN senilai Rp 200 triliun,” ujar Perry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPD RI melalui platform virtual, Selasa (2/9/2025).

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan burden sharing? Menurut publikasi Asian Development Bank (ADB) berjudul Indonesia’s Fiscal Capacity and Burden-Sharing Scheme: A New Insight from Handling COVID-19, pemerintah pernah mengadopsi kebijakan serupa selama pandemi COVID-19. Skema ini bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi pada saat itu. Dalam konteks ini, Kementerian Keuangan menerbitkan SBN kepada Bank Indonesia dengan objek acuan suku bunga reverse repo. “Pemerintah membayar bunga sesuai dengan jatuh tempo, tetapi pada hari yang sama, BI mengembalikan bunga tersebut ke pemerintah sebagai bagian dari skema kerjasama. Secara sederhana, ini adalah cara mencetak uang yang kemudian dialokasikan ke Kemenkeu untuk mendukung kegiatan belanja yang diperlukan,” terangkum dalam publikasi tersebut, yang dikutip Jumat (5/9/2025).

Terdapat tiga mekanisme burden sharing yang dijalankan pemerintah dan BI pada saat itu. Pertama, seluruh beban dibebankan pada BI melalui pembelian SBN skema private placement. Dana ini digunakan untuk pembiayaan barang publik seperti kesehatan, jaring pengaman sosial, dan belanja sektoral, dengan bunga yang sesuai dengan suku bunga reverse repo BI. Namun, bunga tersebut dikembalikan sepenuhnya ke pemerintah. Kedua, pemerintah menjual SBN ke pasar secara terbuka, sementara BI berperan sebagai pembeli siaga. Dalam skema ini, BI ikut menjamin selisih bunga yang setara dengan selisih antara suku bunga reverse repo tiga bulan BI dengan pengurangan 1%. Dana dari mekanisme ini dialokasikan untuk pembiayaan nonbarang publik, seperti UMKM dan koperasi non-UMKM. Ketiga, mekanisme yang sama dengan yang kedua, namun kali ini seluruh beban ditanggung pemerintah pada tingkat bunga pasar penuh. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai belanja nonbarang publik lainnya.

Skema burden sharing ini bisa dikatakan merupakan bentuk sederhana dari monetisasi utang atau seigniorage. Bank sentral membeli obligasi pemerintah secara langsung, sehingga pemerintah memperoleh dana baru, tetapi neraca bank sentral ikut mengalami perluasan. Transaksi ini berstatus sementara karena bank sentral bisa menghapus utang tersebut dari sisi asetnya. Monetisasi utang biasanya diterapkan oleh negara yang mengalami defisit fiskal, terutama ketika kebijakan moneter konvensional tidak mampu memberikan dampak yang signifikan. Ada tiga variasi monetisasi: (1) langsung, saat bank sentral membeli obligasi baru langsung dari pemerintah; (2) tidak langsung, ketika obligasi dibeli di pasar sekunder melalui operasi pasar terbuka; (3) langsung dengan penghapusan utang dari neraca bank sentral.

Secara teknis, monetisasi utang mirip dengan quantitative easing (QE), tetapi ada perbedaan fundamental. QE hanya memungkinkan bank sentral membeli obligasi lama, sedangkan monetisasi utang memperbolehkan pembelian obligasi baru sebagai sumber pembiayaan langsung.

Penggunaan monetisasi utang untuk menutup defisit fiskal sering kali menjadi subjek perdebatan. Kritikus menganggap praktik ini memengaruhi independensi bank sentral. Jika bank sentral terlalu sering membiayai defisit, kebijakan moneter bisa didominasi oleh kebijakan fiskal, sehingga belanja pemerintah jadi tidak terkendali dan inflasi bisa melonjak.

Namun, dari sisi lain, kebijakan fiskal juga berdampak besar pada kondisi makroekonomi. Jadi, keterlibatan bank sentral dalam pasar obligasi pemerintah masih dapat diterima asalkan tidak melampaui batas yang aman. Dengan kerjasama yang jelas antara pemerintah dan bank sentral, monetisasi utang diharapkan tidak akan mengakibatkan inflasi atau masalah belanja publik, selama diatur dengan baik.

Burden sharing tidak hanya menjadi alternatif pendanaan yang efisien, tetapi juga menunjukkan kolaborasi strategis antara bank sentral dan pemerintah. Dengan pengelolaan yang tepat, skema ini bisa menjadi salah satu cara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas moneter. Jangan kageti, inovasi seperti ini justru membuktikan bahwa kerjasama antar lembaran kekuasaan bisa menjadi kunci sukses dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page