Tuntutan Rakyat kepada DPR Segera Dibahas, Deadline 17 Hari Ini

Pada Kamis kemarin, Jakarta menjadi pusat perhatian ketika para aktivis dan influencer mengajukan 17+8 tuntutan dari masyarakat ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Tuntutan tersebut mencakup 17 poin jangka pendek dan 8 poin jangka panjang, dengan tenggat waktunya jatuh pada hari ini.

Inisiatif ini, yang dikenal sebagai “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat,” awalnya diperkenalkan melalui media sosial dan akhirnya diserahkan secara resmi oleh tim Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah. Para pemimpin seperti Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, dan Jovial da Lopez hadir untuk mengirimkan tuntutan tersebut.

Tuntutan ini diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka. Andre pun langsung menandatangani surat serah terima yang berwarna pink dan hijau dengan latar belakang hitam.

Tuntutan berisi berbagai permintaan yang ditujukan kepada berbagai pihak, seperti Presiden, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Kepolisian, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi. Misalnya, Presiden diminta menarik TNI dari tugas pengamanan sipil dan membentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan dan Umar Amarudin. Sementara DPR diharapkan untuk membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota, serta meningkatkan transparansi anggaran.

Dalam jangka panjang, tuntutan meliputi reformasi besar-besaran di DPR, kebijakan pajak yang lebih adil, perampasan aset koruptor, dan evaluasi kebijakan ekonomi. Tuntutan juga menekankan pentingnya reformasi di kepolisian dan TNI, serta perlindungan hak buruh.

Saat menerima tuntutan, Abigail Limuria menyoroti bahwa masyarakat telah menyampaikan aspirasi melalui berbagai kanal dan meminta bukti konkret dari DPR. “Kami ingin bukti konkret, tidak hanya janji atau kata-kata,” katanya. Afu menjelaskan bahwa tuntutan ini muncul dari kekecewaan terhadap kericuhan yang telah terjadi dan tanda yang menunjukkan proses demokrasi cacat.

Fathia Izzati menambahkan bahwa jika tuntutan ini tidak diindahkan, masyarakat akan menilainya sendiri dan menentukan tindakan selanjutnya. Dia menyebut dirinya dan rekan-rekannya hanya sebagai perpanjangan tangan suara rakyat.

Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR, menanggapi tuntutan tersebut dengan berjanji akan mengumpulkan pimpinan fraksi untuk membahas isu tersebut. Dasco menyatakan bahwa aspirasi terkait tunjangan dan keterbukaan DPR akan menjadi perhatian utama dalam rapat evaluasi mendatang.

Tuntutan 17+8 ini, yang awalnya diunggah oleh influencer dan aktivis, telah menjadi topik hangat di media sosial dan menjadi perhatian publik. Para pelaku berharap tuntutan ini akan menjadi ajang untuk perubahan yang nyata dan memotivasi masyarakat untuk terus berjuang demi demokrasi yang lebih baik.

Penting bagi kita semua untuk tetap sadar dan ikut berperan dalam membangun negara yang lebih adil dan transparan. Setiap langkah kecil dari kita dapat menjadi awal perubahan yang signifikan.

Baca juga Berita lainnya di News Page