KPK Usut Pengadaan Google Cloud, Nadiem Makarim Jadi Tersangka di Kejagung

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Dalam perkembangan terbaru, Kejaksaan Agung telah menamakan Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. KPK menjelaskan bahwa investigasi ini masih dalam tahap proses dan akan memberikan informasi selanjutnya ke umum.

Jubir KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa dua kasus tersebut masih dalam penanganan terpisah. “Penyelidikan kasus Google Cloud masih berjalan. Kita tetap menunggu perkembangan selanjutnya,” ujarnya kepada wartawan pada Kamis (4/9/2025). Dia menambahkan bahwa KPK belum dapat membagikan rincian detail sebelum penyelidikan selesai.

Pengadaan Google Cloud ini terjadi selama masa pandemi COVID-19 dan merupakan bagian dari Upaya Pemerintah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar daring. Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan ini menjadi salah satu fokus investigasi KPK.

Dalam perkara pengadaan Chromebook, Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka baru. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengumumkan hal ini dalam jumpa pers di Jakarta Selatan. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, menjelaskan penetapan tersangka didasarkan pada bukti-bukti yang dikumpulkan, termasuk keterangan saksi, dokumen, dan barang bukti.

KPK masih mengusut kasus pengadaan Google Cloud yang terjadi selama pandemi COVID-19. Sistem ini digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar daring. Investigasi masih berlangsung dan belum ada tersangka yang ditetapkan.

Kejaksaan Agung telah menamakan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Chromebook. Tim Penyelidik Kejagung menemukan bukti dan mendengar saksi, termasuk ahli, sebelum menetapkan status tersangka untuk Nadiem.

Jika Anda terlibat dalam proses pengadaan teknologi di pemerintahan, pastikan untuk selalu mematuhi prosedur yang jelas dan transparan. Pelaporan yang akurat dan dokumentasi yang lengkap dapat membantu mencegah masalah hukum di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan