Pimpinan DPR Sepakat: Legislator Nonaktif Tidak Berhak Menerima Gaji dan Tunjangan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, telah mengkonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Menurut Indra, pimpinan DPR telah menyetujui bahwa anggota Dewan yang dinonaktifkan tidak akan lagi menerima gaji dan tunjangan.

“Kami telah melaksanakan instruksi dari surat MKD untuk menghentikan semua fasilitas bagi anggota yang tidak aktif,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (4/9/2025). Ia menegaskan bahwa pimpinan DPR telah menerima keputusan resmi MKD, sehingga anggota nonaktif kini tidak lagi memperoleh gaji dan tunjangan.

Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk menghentikan pembayaran gaji dan tunjangan kepada anggota yang sudah dinonaktifkan. “MKD telah mengirimkan surat kepada Sekjen DPR untuk menghentikan semua gaji dan tunjangan bagi anggota nonaktif,” katanya saat dihubungi, Rabu (3/9).

Dek Gam menjelaskan bahwa permintaan tersebut tidak khusus untuk lima anggota Dewan yang baru saja dinonaktifkan oleh partai mereka. Menurutnya, ada kemungkinan penonaktifan anggota akan bertambah kemudian. “Kita tidak memfokuskan pada lima orang saja. Apapun anggota yang dinonaktifkan, kami akan melakukan penilaian lebih lanjut,” ujar politikus PAN tersebut. Ia juga menambahkan bahwa lima anggota tersebut sudah dinonaktifkan oleh partai, tetapi tidak menutup kemungkinan penambahan nama lain di masa depan.

Data Riset Terbaru menunjukkan bahwa keputusan ini merupakan langkah penting dalam menegakkan disiplin dan integritas di lingkungan legislatif. Studi menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat terhadap keanggotaan Dewan dapat meningkatkan kinerja institusi legislatif secara keseluruhan.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Putusan ini tidak hanya berdampak pada anggota yang dinonaktifkan, tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada seluruh anggota DPR tentang pentingnya ketertiban dan akuntabilitas. Hal ini juga mengingatkan bahwa partai politik harus lebih selektif dalam memilih dan mempertahankan calon legislator yang memiliki integritas yang tinggi.

Kesimpulan: Keputusan ini menunjukkan komitmen serius DPR dalam menerapkan standar yang lebih tinggi bagi anggota-anggota Dewan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong perubahan positif dalam budaya politik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi legislatif.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan