Wakil Ketua MPR Mendorong Implementasi Kebijakan Hak Penyandang Disabilitas yang Terukur dan Efikas

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, yang lebih dikenal dengan nama panggilan Rerie, menegaskan bahwa perbedaan yang besar antara peraturan dan pelaksanaan dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas perlu segera ditutup. Hal ini bertujuan agar pembangunan di negara ini bisa lebih sejahtera bagi semua warga. Rerie menekankan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah berlaku sejak delapan tahun lalu, penerapannya di bidang pelayanan publik masih jauh dari optimal bagi mereka dengan ketidakmampuan.

Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa 17,85 persen penyandang disabilitas di Indonesia berumur lebih dari lima tahun belum pernah menerima pendidikan formal. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok tanpa disabilitas, yang hanya mencapai 5,04 persen. Dalam bidang tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja melaporkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) untuk penyandang disabilitas hanya 20,14 persen, jauh dibawah rata-rata nasional sebesar 69 persen.

Lestari Moerdijat juga menggaris bawahi bahwa pelaksanaan kebijakan terkait perlindungan hak-hak penyandang disabilitas harus didukung dengan langkah yang tepat dan dapat diukur. Ia menambahkan bahwa data yang akurat dan rinci tentang aspek-aspek terkait disabilitas sangat diperlukan untuk menerapkan kebijakan yang tepat sasaran. Pendidikan inklusif di negara ini juga perlu dikembangkan secara konsisten. Penyedia layanan, baik dari pemerintah maupun swasta, harus memahami kewajiban mereka dalam melayani penyandang disabilitas.

Seringkali, masyarakat dengan ketidakmampuan mengalami perlakuan yang tidak tepat karena petugas di lapangan tidak mengerti kewajiban mereka. Rerie juga menekankan pentingnya melakukan audit aksesibilitas terhadap infrastruktur umum dan memastikan tersedianya tenaga kerja yang terlatih untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Sebagai anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Lestari berharap semua pihak dapat konsisten menerapkan kebijakan pelindungan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini penting untuk mendorong pembangunan nasional yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga.

Penerapan kebijakan inklusif dalam pendidikan dan pembangunan infrastrukturไป็„ถๆ˜ฏๆŒ‘ๆˆ˜ใ€‚ๆ นๆฎไธ–็•Œ้“ถ่กŒๆŠฅๅ‘Š๏ผŒไป…ๆœ‰34%็š„ๅ…ฌๅ…ฑๅปบ็ญ‘ๅœจๅฐๅบฆๅฐผ่ฅฟไบšๆปก่ถณๆ— ้šœ็ข่ฎพๆ–ฝๆ ‡ๅ‡†ใ€‚ๆญคๅค–๏ผŒ2024ๅนดไธ–็•Œๅซ็”Ÿ็ป„็ป‡ๆ•ฐๆฎๆ˜พ็คบ๏ผŒๅ…จ็ƒไป…็บฆ10%ๆฎ‹็–พไบบๆŽฅๆ”ถ่ฟ‡่ŒไธšๆŠ€่ƒฝๅŸน่ฎญใ€‚่ฟ™ๆ„ๅ‘ณ็€้œ€่ฆๅŠ ๅผบๅŸน่ฎญ่ฎกๅˆ’ไปฅๆ้ซ˜ๆฎ‹็–พไบบๅฐฑไธš่ƒฝๅŠ›ใ€‚ไพ‹ๅฆ‚๏ผŒๆ–ฐๅŠ ๅก็š„”ๆ— ้šœ็ขๅฐฑไธš่ฎกๅˆ’”ๅทฒๆˆๅŠŸๅธฎๅŠฉ่ถ…่ฟ‡2000ๅๆฎ‹็–พไบบๅฐฑไธš๏ผŒไธบๅฐๅบฆๅฐผ่ฅฟไบšๆไพ›ไบ†ๆœ‰ไปทๅ€ผ็š„ๅ€Ÿ้‰ดใ€‚

Penyandang disabilitas memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi pada masyarakat. Dengan dukungan yang tepat dan kebijakan yang konsisten, kita bisa membangun masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera bagi semua. Mari kita bersama-sama berusaha agar hak-hak mereka dipenuhi dengan sepenuhnya, karena keadilan sosial adalah tanggung jawab bersama kita.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan