Muhammad Sarmuji, ketua fraksi Partai Golkar di DPR RI, menjelaskan bahwa anggota DPR yang dinyatakan nonaktif akan kehilangan hak atas gaji dan tunjangan. Menurutnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berwenang untuk membuat keputusan yang menjadi pedoman bagi Sekjen DPR RI.
“Anggota DPR yang tidak aktif seharusnya tidak menerima gaji atau manfaat apapun, karena itu yang membedakan antara anggota aktif dengan tidak aktif,” ujar Sarmuji, Rabu (3/9/2025). Dia menambahkan bahwa jika belum ada aturan yang jelas, MKD dapat menyusun peraturan baru untuk mengatur hal ini.
Sarmuji juga menekankan bahwa anggota nonaktif tidak lagi melaksanakan tugas representasi rakyat. Jadi, menurut dia, tidak masuk akal jika mereka tetap menerima fasilitas negara.
“Jika sudah nonaktif, berarti mereka tidak lagi melakukan kewajiban yang seharusnya. Jika tidak bertugas, hak-haknya pun harus hilang. Ini adalah bagian dari sistem yang adil dan transparan,” kata dia.
Sebelumnya, beberapa anggota DPR telah dinonaktifkan oleh partai politik masing-masing, akibat pernyataan kontroversial yang dianggap menyakitkan rakyat. Kelima anggota tersebut antara lain Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya), dan Adies Kadir.
Partai NasDem mula-mula mengambil langkah terhadap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan anggota Komisi IX Nafa Urbach. Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Patrio dan anggota Komisi IX Surya Utama (Uya Kuya). Partai Golkar juga ikut menonaktifkan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, karena pernyataan tentang tunjangan DPR yang viral.
Meskipun demikian, terdapat diskusi terkini tentang perbaikan sistem nonaktifan anggota DPR untuk memastikan keadilan dan transparansi. Studi kasus menunjukkan bahwa beberapa negara telah mengadopsi mekanisme yang lebih ketat dalam menghadapi anggota legislatif nonaktif, seperti pengurangan gaji dan pengecekan kinerja rutin. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki sistemnya agar lebih efektif.
Keputusan nonaktifan anggota DPR bukan hanya tentang sanksi, tetapi juga tentang keperluannya untuk menjaga integritas dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif. Langkah ini harus dijalankan dengan kebijakan yang jelas dan konsisten, sehingga tidak hanya sebuah pengecualian sementara.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.