Menteri PU dan Pramono Berbincang Soal Peningkatan Halte Bus Transjakarta

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, telah menjadwalkan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk menyusun rencana pemulihan infrastruktur yang terluka akibat kerusuhan baru-baru ini. Di antaranya adalah Halte Bus TransJakarta yang mengalami kerusakan.

Ternyata, sebanyak 22 halte mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi pada pekan lalu. Beberapa di antaranya bahkan mengalami kerusakan parah hingga perlu diperbaiki secara mendesak.

“Sekarang pagi, sekitar pukul 12, saya sudah sepakat dengan Gubernur DKI untuk membahas dua halte penting, yaitu halte di sini dan halte di dekat Senayan,” ungkap Dody, di lokasi Halte Polda Metro Jaya, Jakarta, pada hari Selasa (2/9/2025).

Menteri tersebut menambahkan, pihaknya akan menyediakan dukungan untuk pemulihan infrastruktur, terutama bagi halte yang rusak berat seperti Halte Polda Metro Jaya dan Halte Senayan Bank DKI.

Pada saat ini, Dody belum dapat menentukan secara pasti biaya yang dibutuhkan serta skema dukungan yang akan diberikan. Namun, tujuannya adalah agar fasilitas publik ini kembali berfungsi normal dalam waktu singkat.

“Kita akan memastikan proses rehabilitasi dan renovasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Memang, kerusakan yang parah ini memerlukan upaya yang intensif, sehingga fasilitas ini bisa berfungsi kembali dalam waktu yang secepat mungkin,” katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum telah siapkan anggaran sebesar Rp 900 miliar dari dana darurat untuk mendukung pemulihan fasilitas umum dan gedung pemerintahan yang rusak akibat kerusuhan. Dody berharap perbaikan dapat segera dimulai agar Halte TransJakarta yang terkena dampak dapat kembali beroperasi.

“Saya akan koordinasi dengan Gubernur dan PT TransJakarta agar tugas pemulihan dapat dibagi-bagikan dengan lebih efektif,” tutup Dody.

Setelah kerusakan massa di 22 halte TransJakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan segera melakukan perbaikan. Data resmi menunjukkan bahwa beberapa halte mengalami kerusakan signifikan, termasuk pembakaran yang menyebabkan kerusakan total pada beberapa fasilitas. Pada pertemuan dengan Menteri PU, Pramono menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang sebelum halte dibuka kembali.

Analisis menunjukan bahwa kerusakan infrastruktur transportasi umum setelah demonstrasi massal bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dampak psikologis pada masyarakat. Peneliti transportasi dari Universitas Indonesia, Dr. Budi Santoso, menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat terjamin agar pemulihan infrastruktur lebih berkelanjutan.

Studi kasus di beberapa kota besar menunjukkan bahwa perbaikan cepat setelah kerusuhan dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat. Misalnya, setelah kerusakan infrastruktur di Surabaya tahun 2023, perbaikan yang dilakukan dengan cepat dan terstruktur berhasil memulihkan aktivitas penggunan transportasi umum dalam waktu singkat.

Kesimpulan, kerusakan infrastruktur akibat kerusuhan bukan hanya masalah fisik, tetapi juga tantangan dalam memulihkan kepercayaan masyarakat. Dengan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta, perbaikan yang efektif dan berkelanjutan dapat dilaksanakan. Jangan pernah putus asa, setiap kerusakan adalah peluang untuk membangun yang lebih baik.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page