Analisis Biaya Kerusuhan Menurut Laporan Keuangan

Aksi unjuk rasa yang berakhir dalam kerusuhan di beberapa wilayah telah menyebabkan kerugian signifikan bagi negara. Jika dihitung secara keseluruhan, kerusakan fasilitas umum saja telah mencapai angka ratusan miliar rupiah, tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi lainnya.

Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif dari Institute for Development Economics and Finance (INDEF), menekankan bahwa dampak negatif dari kerusuhan ini akan merugikan masyarakat secara langsung. Kerusakan terhadap fasilitas umum dan kantor pemerintah merupakan akibat yang paling terlihat, padahal semua fasilitas tersebut dibangun dengan dana publik dari APBN maupun APBD, yang sebagian besar berasal dari pajak warga negara.

“Uang untuk memperbaiki kerusakan tersebut akan kembali ditanggung pemerintah, dan itu berasal dari pajak rakyat. Fasilitas tersebut milik pemerintah dan juga berasal dari pajak, jadi masyarakat yang akan merasakan bebannya,” kata Tauhid kepada Thecuy.com, Selasa (2/9/2025).

Selain biaya perbaikan, kerusuhan juga memengaruhi pelayanan publik. Proses pengurusan dokumen atau permintaan surat resmi dapat terganggu, seperti surat kelakuan baik yang diperlukan untuk berbagai keperluan. Jika kantor terbakar dan arsip hilang, pelayanan tentu akan terganggu, dan masyarakat yang akhirnya terjejas.

Menurut Tauhid, kerugian terbesar terjadi jika kerusakan melibatkan benda bersejarah, seperti yang terjadi di Kediri. Benda-benda tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai budaya dan sejarah yang tak ternilai.

“Namun, yang paling berat adalah jika yang rusak adalah benda-benda bersejarah yang dijarah oleh kriminal selama kerusuhan. Saya yakin kerugiannya besar, seperti yang terjadi di Kediri atau daerah lain. Semua itu harus dikembalikan,” ucapnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mencatat kerugian di Jakarta akibat demonstrasi mencapai Rp 50,4 miliar. Angka ini mencakup kerusakan MRT, TransJakarta, dan CCTV. Menurut Mendagri Tito Karnavian, kerusakan meliputi 22 halte TransJakarta sebesar Rp 41,6 miliar, fasilitas MRT Jakarta sebesar Rp 3,3 miliar, serta kerugian CCTV sebesar Rp 5,5 miliar.

Kerusuhan tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga di berbagai daerah. Sejak 25 Agustus 2025, tercatat 107 titik aksi di 32 provinsi, dengan sebagian berakhir rusuh dan menimbulkan kerusakan pada fasilitas publik, gedung pemerintahan, DPRD, hingga kantor Polda.

“Kami mencatat 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus. Aksi merah yang berlanjut rusuh, sedangkan yang kuning berlangsung kondusif di Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Yang kami catat berakhir dengan kerusuhan dan perusakan,” kata Tito dalam rapat inflasi daerah di Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Di Surakarta, kerugian akibat aksi demonstrasi mencapai Rp 13,8 miliar, meliputi kerusakan fasilitas umum, sosial, dan CCTV. “Data dari Sekda menunjukkan kerusakan meliputi CCTV, fasum, fasos, dan lain-lain, dengan estimasi awal sekitar Rp 13,8 miliar,” kata Wali Kota Solo Respati Ardi, Senin (1/9/2025).

Sementara di Pekalongan, kerusakan akibat demonstrasi di kantor Sekretariat Daerah (Setda) pada Sabtu (30/8) diperkirakan mencapai Rp 100 miliar. Pemerintah kota masih menghitung kerusakan secara detail.

“Laporan dari masing-masing dinas dan bagian sudah masuk. Jika dihitung, sekitar Rp 100 miliar. Mungkin lebih atau kurang, bahkan ada kemungkinan bertambah,” jelas Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid.

Kerusakan ini bukan hanya tentang biaya finansial, tetapi juga tentang kehilangan warisan sejarah dan gangguan pada kehidupan sosial. Pada akhirnya, masyarakat yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Menjaga ketertiban dan menghindari kerusuhan adalah tanggung jawab bersama untuk menghindari kerugian lebih besar di masa depan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page