Apresiasi Pihak Berwenang dalam Perlindungan Sipil: Strategi Menjaga Keadilan di Tengah Krisis

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengumukan rencana kenaikan pangkat bagi anggota kepolisian yang mengalami cedera saat mengamankan demonstrasi. Langkah ini bukan hanya sepele, melainkan langkah strategis yang mengandung makna politik dan sosial dalam mendukung moral aparat keamanan saat negara menghadapi situasi yang tidak stabil.

Dalam kenyataan di lapangan, banyak petugas kepolisian yang melaporkan luka serius setelah bertemu dengan massa yang berubah menjadi huru-hara. Sebagian di antaranya mengalami cedera permanen, bahkan ada yang mengalami kerusakan organ vital. Kejadian ini menyebabkan semangat dan motivasi aparat berkurang. Hal ini juga memengaruhi kehadiran polisi di berbagai titik, sementara kantor dan pos jaga kepolisian menjadi sasaran serbuan dan pembakaran.

Situasi ini sangat berbahaya, karena ketika aparat mengundurkan diri, kekosongan kekuasaan dalam menegakkan ketertiban justru memberikan kesempatan lebih besar bagi tindakan anarkis. Akibatnya, masyarakat kehilangan rasa aman, sementara pihak yang berusaha mencetuskan kerusuhan dengan bebas menguasai ruang publik. Oleh karena itu, kebijakan Presiden untuk memberikan penghargaan kepada aparat cedera merupakan upaya untuk mengembalikan keyakinan polisi bahwa negara tetap mendukung mereka.

Presiden tidak hanya mengacu pada penghargaan simbolik seperti piagam atau tanda jasa. Ia juga menekankan kenaikan pangkat bagi anggota yang menjadi korban. Hal ini memiliki dampak nyata karena pangkat terakhir akan mempengaruhi besarnya pensiun. Untuk polisi yang tidak bisa lagi bertugas akibat cedera permanen, kebijakan ini memberikan jaminan keberlangsungan hidup bagi keluarga. Dengan demikian, penghargaan ini tidak hanya sepele, melainkan alat untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang.

Kebijakan ini juga menunjukkan pemahaman Presiden bahwa moral aparat tidak terpisahkan dari aspek material. Jika aparat merasa masa depan mereka dan keluarga terjamin, mereka akan tetap setia menjaga keamanan meskipun risiko di lapangan sangat besar.

Kehadiran empati Presiden terhadap polisi terbukti ketika banyak petugas yang memang membutuhkan perlindungan dan perhatian, karena selama demonstrasi berlangsung mereka sering dipandang sebagai musuh publik oleh massa.

Namun, ada aspek lainnya yang tidak boleh dilupakan: keadilan bagi korban sipil. Dalam berbagai insiden kerusuhan, tidak hanya polisi yang menjadi korban, tetapi juga masyarakat umum seperti ASN, mahasiswa, dan pelajar. Mereka juga mengalami luka fisik dan trauma psikologis.

Oleh karena itu, apresiasi negara tidak boleh hanya terfokus pada aparat keamanan. Korban sipil juga berhak atas perhatian dan kompensasi, seperti jaminan kesehatan penuh, bantuan finansial, atau beasiswa pendidikan bagi keluarga korban. Presiden Prabowo telah menunjukan contohnya saat memberikan rumah kepada keluarga almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal akibat bentrokan. Tindakan ini berfungsi sebagai preseden bahwa negara hadir untuk semua korban, bukan hanya bagi aparat.

Dari sisi politik, langkah memberikan penghargaan kepada polisi menunjukkan keinginan Presiden untuk menekankan bahwa negara tetap kuat dan aparat tidak boleh mundur. Namun, keadilan sosial tetap perlu dijaga. Jika hanya aparat yang mendapatkan apresiasi, mungkin muncul persepsi ketimpangan, yakni negara lebih melindungi alatnya daripada rakyatnya sendiri. Hal ini berbahaya karena bisa memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, kebijakan ini harus diseimbangkan dengan komunikasi publik yang tepat. Pemerintah harus menegaskan bahwa penghargaan kepada polisi tidak mengurangi perhatian terhadap korban sipil. Idealnya, kedua hal ini bisa menjadi bagian dari satu paket kebijakan: kenaikan pangkat untuk aparat sekaligus kompensasi dan perlindungan bagi masyarakat sipil yang terdampak.

Penghargaan bagi aparat sebaiknya tidak hanya berbentuk kenaikan pangkat, tetapi juga rehabilitasi kesehatan jangka panjang, dukungan psikologis, serta pelatihan keterampilan bagi mereka yang tidak bisa lagi bertugas. Hal ini akan memastikan mereka tetap dapat berkontribusi bagi negara walaupun dalam kapasitas yang berbeda.

Pemerintah juga harus memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Pesan utama haruslah bahwa negara hadir untuk semua. Narasi ini penting agar masyarakat melihat kebijakan Presiden bukan hanya untuk melindungi aparat, tetapi juga untuk melindungi warganya.

Hanya dengan cara ini, negara bisa membuktikan bahwa ia hadir secara adil, menjaga aparat sekaligus melindungi rakyat. Pada saat ini, penghargaan untuk polisi cedera bukan hanya sebagai suntikan moral, melainkan bagian dari komitmen yang lebih luas: menjamin keadilan sosial bagi semua.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki perhatian yang tinggi terhadap aparat keamanan, tetapi juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, ini bukan hanya tentang melindungi aparat, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan keadilan bagi semua warga negara.

Baca juga Berita lainnya di News Page