Ketika Empati dan Keberadaan Representasi Hilang dalam Diskusi Parlemen

Berikut parafrasi artikel tersebut:

Di beberapa hari terakhir, kita melihat beberapa pejabat publik yang mengucapkan pernyataan yang kurang bermoral, padahal mereka mengaku bekerja untuk kepentingan rakyat. Ketika kondisi ekonomi dan politik negara tidak stabil, tampak tidak tepat sekali untuk mengeluarkan pernyataan yang bisa menyakiti hati warga.

Misalnya, ketika terjadi tragedi kematian seorang bayi di Sukabumi akibat infeksi cacing, masyarakat berharap respon yang penuh belas kasihan dari pemerintah. Namun, jawaban Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, malah menimbulkan ketidakpuasan. Saat ditanya oleh wartawan, ia hanya menjawab dengan kata singkat: “Saya agak ngantuk dikit” sambil tertawa kecil. Pernyataan semacam itu tampak merendahkan duka keluarga korban dan kegelisahan masyarakat.

Selain itu, kemarahan publik yang tampak dalam demonstrasi pada tanggal 25, 28, 29, dan 30 merupakan tanggapan terhadap pernyataan pejabat seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbach. Ahmad Sahroni misalnya merespon isu pembubaran DPR dengan mengejek: “Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Kita semua pintar? Enggak bodoh semua kita”. Eko Patrio juga disorot karena berjoget dengan musik sound horeg saat masyarakat sedang marah. Sementara Uya Kuya mendapatkan kecaman setelah menyebut gaji Rp3 juta “tidak besar”, yang dinilai menyinggung banyak masyarakat.

Masyarakat tentu saja bertanya-tanya, mengapa pejabat-pejabat di Indonesia tampak kurang memiliki empati dan seringkali mengeluarkan pernyataan yang tidak tepat bahkan menyakiti hati, menyiksa perasaan rakyat dalam situasi saat ini.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mungkin konsep representasi deskriptif dalam ilmu politik dapat menjadi jawaban yang tepat. Konrad Pitkin mengemukakan bahwa penting bagi perwakilan rakyat untuk memperhatikan aspek sosiologis sebagai bagian dari komposisi lembaga perwakilan.

Ide pokok representasi deskriptif mengandung keyakinan bahwa kesamaan latar belakang bisa menimbulkan rasa senasib, sehingga menjadi perhatian pejabat publik untuk membuat kebijakan yang baik bagi kelompok mereka. Logika ini sudah diupayakan dalam konteks gender melalui kebijakan kuota perempuan 30% untuk menciptakan inklusivitas parlemen dan kepekaan dalam merespon isu perempuan.

Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di parlemen membuat kebijakan lebih inklusif, terutama dalam hal kebijakan terkait perempuan dan anak (Norris & Lovenduski, 2003). Studi di Swedia juga menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan di parlemen, semakin meningkat pula alokasi anggaran untuk sektor perawatan anak, lansia, dan layanan budaya yang inklusif (Hogström & Lidén, 2024). Hal ini membuktikan bahwa representasi deskriptif tidak hanya simbolik, melainkan memiliki dampak nyata dalam pembuatan kebijakan publik.

Namun, representasi deskriptif belum tercapai secara ekonomi. Proses pemilu yang mahal membuat parlemen diisi oleh kalangan menengah ke atas atau selebriti yang sudah terkenal, bahkan tanpa kompetensi yang memadai. Hal ini menyebabkan pernyataan pejabat publik seringkali tampak nir-empati terhadap penderitaan rakyat.

Pejabat dari latar belakang kaya atau selebriti sulit memahami kesulitan petani, pengemudi ojek online, atau peka terhadap sulitnya mendapatkan pekerjaan tanpa koneksi. Selain itu, banyak wakil rakyat saat ini adalah produk dari darah biru politik atau selebriti yang memanfaatkan popularitas mereka untuk masuk parlemen.

Partai politik sering memanfaatkan modal selebriti untuk mendapatkan kursi tanpa mempertimbangkan kompetensi. Hal ini menjadi pengaruh utama mengapa seringkali pejabat publik tampak tidak memiliki empati terhadap masalah rakyat.

Representasi deskriptif dalam konteks perbedaan kelas sangat penting untuk dipertahankan. Ketimpangan representasi kelas terbukti menciptakan bias dalam kebijakan publik (Lloren, Rosset & Wüest, 2015). Kehadiran wakil rakyat dari latar belakang kelas menengah ke bawah bukan hanya soal simbolik, tetapi penting agar parlemen lebih peka terhadap realitas sosial-ekonomi mayoritas rakyat.

Dalam konteks representasi antara pejabat publik dengan realitas masyarakat, blusukan seharusnya menjadi alat penting untuk mengurangi jarak empati. Sayangnya, praktik blusukan di Indonesia seringkali hanya menjadi performa politik, lebih menekankan citra kedekatan dengan rakyat daripada benar-benar menyerap aspirasi masyarakat.

Jika dijalankan dengan benar, blusukan bisa menjadi mekanisme belanja isu, tempat pejabat bisa mendapatkan informasi langsung dari masyarakat yang sering terabaikan dalam kanal politik formal. Blusukan memiliki nilai epistemik dan normatif. Secara epistemik, ia memperluas pengetahuan pejabat tentang kondisi sosial yang souventik tersembunyi di balik data. Secara normatif, ia memperkuat akuntabilitas pejabat, karena pengalaman langsung dengan warga bisa menghindari pernyataan yang nir-empati.

Representasi yang benar dan blusukan yang efektif dapat mengurangi ketidaksetaraan sosial dan memastikan kebijakan publik lebih berpihak pada mayoritas rakyat. Pejabat publik harus sadar bahwa kata-kata dan tindakan mereka memiliki dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Empati dan paham sosial harus menjadi pilar utama dalam menjalankan tugas publik. Hanya dengan demikian, Indonesia bisa mencapai demokrasi yang sehat dan inklusif, di mana semua suara merasa terwakili dan dipertimbangkan.

Baca juga Berita lainnya di News Page