Status Anggota DPR Nonaktif Masih Diterima Gaji, Bahlil Tanggapi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, memberikan tanggapan mengenai isu anggota DPR yang dinonaktifkan namun masih menerima gaji, termasuk Adies Kadir dari fraksinya. Dalam wawancara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025), Bahlil menguatkan bahwa Adies telah dideklarasikan nonaktif oleh partai. “DPP telah menyampaikan melalui Sekretaris Jendral bahwa Adies Kadir secara resmi dinonaktifkan,” tulisnya.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang anggota dewan yang masih menerima gaji meski nonaktif, Bahlil menjawab akan memeriksa lebih dalam secara internal. “Nanti kita akan meninjau situasinya lebih dalam,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Sekretaris Jendral Partai Golkar, Sarmuji, telah mengumumkan penonaktifan Adies Kadir sebagai anggota DPR RI. Keputusan ini diambil untuk menjaga disiplin dan etika anggota dewan. “Adies Kadir resmi dinonaktifkan sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, mulai Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji kepada media, Minggu (31/8). Ia juga menyampaikan duka cita atas korban dalam demonstrasi yang terjadi belakangan.

Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029, baru-baru ini menjadi sorotan publik terkait pembahasan tunjangan DPR. Dalam keterangannya Selasa (19/8), dia menjelaskan beberapa komponen tunjangan DPR mengalami peningkatan. Misalnya, tunjangan beras naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, dan tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta. “Tunyangan beras ditingkatkan karena harganya naik, mungkin Menteri Keuangan memahami situasi anggota DPR,” katanya.

Ketika isu tunjangan DPR menjadi sorotan, penting untuk melihat bagaimana partai dan instansi terkait memastikan kejelasan dalam pengelolaan keuangan anggota. Transparansi dalam hal ini tidak hanya mendukung akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Bahlil dan timnya perlu menunjukkan tindakan konkret dalam menanganani kasus seperti Adies Kadir, agar masyarakat melihat komitmen partai terhadap disiplin dan etika.

Setiap langkah yang diambil harus konsisten dengan nilai-nilai yang dibawa partai. Partai Golkar, sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia, harus menunjukkan komitmen untuk mendukung reformasi dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih percaya bahwa partai dapat menjadi agen perubahan positif dalam mendukung perkembangan negara.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan