Penjarahan dan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat

Unjuk rasa yang berujung penjarahan dan kerusakan fasilitas umum baru-baru ini mengingatkan pada pandangan tiga pemenang Hadiah Nobel Ekonomi dari Akademi Sains Swedia pada Senin, 14 Oktober 2024. Para ahli ekonomi tersebut, Daron Acemoglu dan Simon Johnson dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Cambridge, Amerika Serikat, serta James A. Robinson dari University of Chicago, Illinois, Amerika Serikat, menyoroti perbedaan antara negara kaya dan negara miskin. Menurut mereka, perbedaan tersebut berasal dari struktur institusi yang berbeda. Negara-negara yang kurang majun memiliki sistem ekonomi, politik, dan hukum yang ekstraktif, memberikan keuntungan terutama kepada kelompok elit kecil. Sebaliknya, negara-negara kaya memiliki institusi inklusif yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Perbedaan institusi antara negara maju dan negara yang belum maju menyebabkan proses transformasi struktural di negara-negara berkembang menjadi negara maju berjalan lambat bahkan stagnan. Perekonomian negara-negara berkembang dan negara dengan pendapatan menengah, seperti Indonesia, ditandai dengan ketimpangan wilayah dan perbedaan pendapatan per kapita yang dapat memicu ketidakpuasan sosial.

Negara-negara dengan institusi ekstraktif diduga memiliki tingkat pelaksanaan hukum yang lemah, seperti yang terlihat dari skor Corruption Perception Index (CPI) yang buruk. Dari 33 negara yang mengalami pertumbuhan lebih dari 10% dalam 50 tahun, hanya Jepang, Singapura, dan Hong Kong yang memiliki peringkat CPI terbaik. Sementara negara lainnya memiliki peringkat CPI yang buruk. Sistem ekonomi ekstraktif juga berdampak pada gini ratio yang tinggi, menunjukkan ketimpangan pendapatan yang besar. Negara-negara seperti Angola, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Kongo, dan Rwanda memiliki gini ratio sekitar 0,50, menunjukkan ketimpangan yang signifikan.

Di Indonesia, masalah ketimpangan ekonomi masih menjadi perhatian utama. Pada tahun 1990, 20% penduduk terkaya (kuintil 5) menguasai 39% total pengeluaran seluruh penduduk. Angka ini naik menjadi 44% pada tahun 2010, menurut Kementerian Keuangan (2018). Selain itu, terdapat selisih yang semakin lebar antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), terutama antara Jawa dan daerah luar Jawa. Kontribusi KBI, yang terdiri dari Sumatera dan Jawa, terhadap PDB tahun 2024 sekitar 79,14%, sedikit menurun dari 80,52% pada tahun 2016. Sementara KTI, yang mencakup dua per tiga wilayah Indonesia, hanya berkontribusi sekitar 20,85% tahun 2024, naik dari 19,46% tahun 2016. Distribusi ekonomi nasional juga didominasi oleh Pulau Jawa, dengan kontribusi sekitar 57,02% tahun 2016, sedikit menurun dari 58,49% tahun 2016. Kontribusi Pulau Sumatera juga signifikan, sekitar 22,03% tahun 2016 dan meningkat menjadi 22,12% tahun 2024. Sebaliknya, kontribusi Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara relatif kecil, dengan Pulau Sulawesi berkontribusi sekitar 6,04% tahun 2016 dan meningkat menjadi 7,12% tahun 2024.

Gini ratio nasional yang tinggi juga berpotensi memicu ketidakpuasan sosial. Gini ratio tertinggi ada di Jakarta, yang naik dari 0,380 tahun 2002 menjadi 0,441 semester pertama tahun 2025. Di Jawa Barat, gini ratio meningkat dari 0,301 tahun 2002 menjadi 0,416 semester pertama tahun 2025. Di Jawa Timur, gini ratio naik dari 0,322 tahun 2002 menjadi 0,369 semester pertama tahun 2025. Daerah dengan gini ratio paling rendah pada semester pertama tahun 2025 adalah Bangka Belitung (0,222), Kaltara (0,261), dan Aceh (0,282).

Transformasi ekonomi yang signifikan diperlukan untuk mengatasi ketimpangan. Demonstrasi anarkis baru-baru ini menunjukkan bahwa daerah dengan gejolak paling keras, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara, memiliki gini ratio tertinggi. Sebaliknya, daerah dengan gini ratio rendah, seperti Bangka Belitung, Kaltara, dan Aceh, tidak mengalami penjarahan massal. Pemerintah perlu mengubah strategi ekonomi dari berpusat di Jawa menjadi tersebar di seluruh Indonesia. Program Prabowonomics diharapkan dapat mendistribusikan pusat aktivitas ekonomi ke seluruh kota besar di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh pemerintah China dengan membangun puluhan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan jangka menengah dan panjang, fokus harus pada pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini sejalan dengan langkah Presiden Prabowo melalui program perbaikan gizi untuk 82,9 juta penerima manfaat. Perubahan radikal lainnya yang dapat dilakukan adalah mewajibkan pelaku usaha menengah dan besar melakukan kemitraan dengan pelaku usaha kecil, mikro, dan ultra mikro, menciptakan model pembangunan gotong royong sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Acemoglu, Johnson, dan Robinson, pemenang Nobel Ekonomi 2024, Prabowonomics akan memberi manfaat jangka panjang jika didukung oleh reformasi hukum dan politik yang radikal. Hal ini akan mengukuhkan sistem politik dan hukum yang inklusif, memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat.

Indonesia telah menunjukkan kemajuan, tetapi juga menghadapi ketidaksamaan yang membuat sistem ekonomi terkoyak. Memanfaatkan dan mereformasi institusi menjadi kunci untuk memastikan pembangunan yang inklusif. Saat ini, masyarakat lebih sadar akan ketidakadilan ini, dan perubahan harus segera direncanakan dengan cermat. Dengan sistem yang lebih adil dan inklusif, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih sejahtera bagi semua rakyatnya.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page