Dukungan RUU Perampasan Aset di Parlemen: Siap Membahas Isu Penting

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, telah merespons mengenai RUU Perampasan Aset yang menjadi salah satu permintaan dari demonstran. Menurutnya, rencananya sudah masuk dalam Prolegnas DPR RI.

“Kami di DPR selalu berusaha mengembangkan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tuntutan mahasiswa dan masyarakat terkait RUU perampasan aset telah menjadi bagian dari Prolegnas DPR RI,” ujar Ibas di Cikeas, Bogor, Minggu (31/8/2025).

“Jika perampasan aset dianggap sangat penting untuk dilakukan segera, kami siap membahasnya. Namun, kami juga mendukung dan menunggu apakah undang-undang tersebut perlu dituntaskan oleh pemerintah dan DPR,” tambahnya.

Ibas juga menekankan bahwa komitmen untuk menyelesaikan RUU perampasan aset harus dipertanyakan kepada semua fraksi di DPR. Partai Demokrat sendiri hanya memiliki 44 anggota dan bekerja sama dengan fraksi-fraksi lainnya.

“Partai Demokrat ingin terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Kami siap mendengarkan harapan dan keinginan masyarakat. Jika RUU Perampasan Aset dianggap mendesak, kami akan menyambutnya dengan baik,” katanya.

Keberadaan RUU ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keadilan dan transparansi dalam penggunaan aset negara. Hal ini juga mengindikasikan bahwa parlemen berusaha merespons tuntutan masyarakat dengan lebih serius. Pemerintah juga perlu mempercepat proses legislasi agar undang-undang ini dapat segera diimplementasikan.

Dalam konteks global, beberapa negara telah berhasil mengatasi kasus korupsi dengan undang-undang yang kuat. Misalnya, Singapura dan Estonia berhasil mengurangi tingkat korupsi melalui sistem perampasan aset yang efektif. Studi kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam menyusun undang-undang yang sama.

Ketika undang-undang perampasan aset diimplementasikan dengan baik, dapat diharapkan akan ada perubahan positif dalam sistem keuangan dan pemerintahan. Ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan