Anggota DPR Membawa Pulang Penghasilan Seperti Ini

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pendapatan anggota DPR menjadi sorotan karena dianggap tidak proporsional dengan prestasi yang mereka berikan. Gaji pokok mereka ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, dengan variasi berdasarkan posisi.

Ketua DPR menerima Rp 5.040.000 per bulan, Wakil Ketua DPR Rp 4.620.000, dan anggota biasa Rp 4.200.000. Gaji ini hanya bagian kecil dari total penghasilan, karena ada berbagai penambahan tunjangan yang berbeda-beda sesuai jabatan, sesuai Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI.

Berikut rincian tunjangan mereka:

  1. Tunjangan Istri/Suami

    • Ketua badan atau komisi: Rp 504.000
    • Wakil ketua badan atau komisi: Rp 462.000
    • Anggota: Rp 420.000
  2. Tunjangan Anak (maksimal dua anak)

    • Ketua badan atau komisi: Rp 201.600
    • Wakil ketua badan atau komisi: Rp 184.000
    • Anggota: Rp 168.000
  3. Tunjangan Jabatan

    • Ketua badan atau komisi: Rp 18.900.000
    • Wakil ketua badan atau komisi: Rp 15.600.000
    • Anggota: Rp 9.700.000
  4. Tunjangan Kehormatan

    • Ketua badan atau komisi: Rp 6.690.000
    • Wakil ketua badan atau komisi: Rp 6.450.000
    • Anggota: Rp 5.580.000
  5. Tunjangan Komunikasi Intensif

    • Ketua badan atau komisi: Rp 16.468.000
    • Wakil ketua badan atau komisi: Rp 16.009.000
    • Anggota: Rp 15.554.000
  6. Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran

    • Ketua badan atau komisi: Rp 5.250.000
    • Wakil ketua badan atau komisi: Rp 4.500.000
    • Anggota: Rp 3.750.000
  7. Tunjangan Sidang/Paket

    • Semua pejabat DPR (Ketua, Wakil Ketua, Anggota): Rp 2.000.000
  8. Tunjangan PPh Pasal 21

    • Semua pejabat DPR: Rp 2.699.813
  9. Tunjangan Listrik dan Telepon

    • Semua pejabat DPR: Rp 7.700.000
  10. Tunjangan Beras (maksimal 4 jiwa)

    • Semua pejabat DPR: Rp 30.090 per jiwa

Selain itu, mereka juga menerima tunjangan pengganti jatah rumah dinas sebesar Rp 50 juta per bulan, karena tidak lagi mendapatkan jatah rumah dinas setelah diserahkan ke negara. Tunjangan ini menjadi kontroversi karena dianggap melebihi kinerja yang ditunjukkan.

Pelajari lebih lanjut tentang keuangan saÄŸlam keputusan legislatif bisa dianggap transparan lebih baik dengan memastikan bahwa setiap satuan pendapatan dihadapkan dengan tanggung jawab yang jelas. Dengan demikian, masyarakat bisa mengevaluasi apakah penghasilan yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan