F-Gerindra DPR Mengakui Kesalahan dan Sepakat Hentikan Tunjangan Rumah

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Budisatrio Djiwandono, telah mendengarkan dengan serius aspirasi dan keluhan masyarakat, khususnya terkait dengan tunjangan anggota dewan yang dianggap meledakkan emosi dan kepercayaan warga. Ia setuju agar tunjangan DPR segera dihentikan dan direview ulang.

Dalam sambutannya, Budisatrio mengekspresikan kesedihan dan keprihatinan yang mendalam atas kehilangan nyawa serta luka-luka yang dialami dalam beberapa insiden unjuk rasa di berbagai wilayah. Dia menyoroti bahwa peristiwa tragedi ini merupakan akibat dari kekecewaan masyarakat yang patut menjadi pelajaran untuk memperbaik sistem pemerintahan dan tata kelola negara.

“Dari diri sendiri dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan belasungkawa yang dalam kepada keluarga korban di Jakarta, Makassar, maupun kota-kota lainnya. Kematian dalam demonstrasi ini bukan hanya duka bagi keluarga yang tersisa, tetapi juga duka bagi kami semua sebagai warga negara,” ungkap Budisatrio, pada hari Sabtu (30/8/2025).

Selaku Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, ia juga meminta maaf jika peran Fraksi Gerindra belum mampu mewakili dan menyerap aspirasi rakyat dengan optimal. Budisatrio menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan melakukan evaluasi yang komprehensif dan menghentikan tunjangan anggota dewan yang tidak sesuai dengan rasa adil masyarakat.

“Dengan tulus, saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berlandaskan kebebasan berbicara, yang tidak hanya dijamin tetapi juga perlu dilindungi,” katanya.

Menurutnya, Fraksi Gerindra telah mendengar tuntutan masyarakat terkait tunjangan anggota dewan yang merusak perasaan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, mereka bersedia untuk meninjau ulang dan menahbiskan tunjangan tersebut.

Selain itu, Budisatrio menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri. Dia memerintahkan agar anggota tetap berada di Indonesia dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat untuk memahami keresahan saat ini.

“Saya menegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota yang diizinkan untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sesuai dengan instruksi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto,” tegasnya.

Budisatrio juga mengingatkan anggota DPR untuk lebih peka dan empati agar tidak melukai perasaan dan kepercayaan masyarakat.

“Anggota DPR harus hadir berdampingan dengan rakyat, turun ke lapangan dan mendengarkan keluhan masyarakat. Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, tindakan, serta perkataan yang tepat,” pancangnya.

Demokrasi berakar pada prinsip kebebasan dan partisipasi, tetapi tanggung jawab politik bukan hanya tentang berdebat, tetapi juga tentang mendengarkan. Saat ini, pemimpin dan legislator harus menunjukkan komitmen nyata untuk memahami aspirasi rakyat, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan konkret. Kunci sukses pemerintahan bukan hanya dalam bentuk regulasi, tetapi dalam kemampuan memperbaiki kepercayaan dan menjembatani gap komunikasi antara otoritas dan warga.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan