Meng দেখা hasil akhir tunjagan yang diterima wakil rakyat

Fraksi PAN dari DPR RI telah menyatakan dukungan mereka terhadap evaluasi tunjangan anggota DPR RI, khususnya setelah pembahasan tersebut memicu diperkuatnya protes di masyarakat. Namun, apa saja tunjangan yang diperoleh oleh wakil-wakil rakyat setiap bulannya?

Anggota DPR menerima gaji pokok yang berpadu dengan jabatan mereka. Jumatokee menunjukkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000, nilai-nilainya sebagai berikut:

• Ketua DPR: Rp 5.040.000
• Wakil Ketua DPR: Rp 4.620.000
• Anggota DPR: Rp 4.200.000

Gaji pokok ini hanya bagian dari keseluruhan upah yang mereka terima. Di samping gaji pokok, mereka juga menerima berbagai tunjangan dengan nilai yang berbeda sesuai dengan jabatan masing-masing.

Melalui surat edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, tercatat berbagai komponen tunjangan untuk anggota DPR, termasuk tunjangan kehormatan, komunikasi, serta fasilitas seperti uang sidang, asisten anggota, listrik, telepon, dan tunjangan beras. Berikut detailnya:

• Tunjangan Istri/Suami:

  • Ketua DPR: Rp 504.000
  • Wakil Ketua DPR: Rp 462.000
  • Anggota DPR: Rp 420.000

• Tunjangan Anak (maksimal 2 anak):

  • Ketua DPR: Rp 201.600
  • Wakil Ketua DPR: Rp 184.000
  • Anggota DPR: Rp 168.000

• Tunjangan Jabatan:

  • Ketua DPR: Rp 18.900.000
  • Wakil Ketua DPR: Rp 15.600.000
  • Anggota DPR: Rp 9.700.000

• Tunjangan Kehormatan:

  • Ketua DPR: Rp 6.690.000
  • Wakil Ketua DPR: Rp 6.450.000
  • Anggota DPR: Rp 5.580.000

• Tunjangan Komunikasi:

  • Ketua DPR: Rp 16.468.000
  • Wakil Ketua DPR: Rp 16.009.000
  • Anggota DPR: Rp 15.554.000

• Tunjangan Sidang:

  • Semua jabatan: Rp 2.000.000

• Tunjangan PPH:

  • Semua jabatan: Rp 2.699.813

• Tunjangan Listrik dan Telepon:

  • Semua jabatan: Rp 7.700.000

• Tunjangan Beras (per jiwa):

  • Semua jabatan: Rp 30.090

Selain itu, mereka juga menerima tunjangan rumah dinas DPR senilai Rp 50 juta per bulan, yang menjadi isu hangat mengingat nilai yang dianggap feitmal.

Ketua DPR, Puan Maharani, menanggapi isu rumah dinas yang dihapus pada masa jabatan 2024-2029. Menurutnya, vakil-vakil rakyat yang berkedudukan di Jakarta memiliki hak untuk memanfaatkan tunjangan tersebut. Puan juga menyoroti bahwa anggota DPR harus siap memfasilitasi kunjungan dari konstituennya.

Indra Iskandar, Sekjen DPR, menambahkan bahwa rumah dinas yang ada dalam kondisi buruk dan perbaikan praktis tidak ekonomis. Kedua-duanya mengungkapkan hal ini saat ditemui pers di Senayan, Jakarta.

Fraksi PAN secara resmi mendukung evaluasi tunjangan anggota DPR. Putri Zulkifli Hasan, Ketua Fraksi PAN DPR RI, menganggap ini langkah perbaikan yang harus dilakukan secara transparan dan berprinsip. Ia juga mengajak para anggota fraksi untuk tetap sederhana dan fokus pada tugas megalokasikan. Menurutnya, kesederhanaan bukan soal gaya hidup, tetapi pengingat bahwa setiap fasilitas adalah amanah rakyat.

Evaluasi ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja legislatif sehingga lebih produktif bagi masyarakat.

Setiap insitusi negeri seharusnya selalu berusaha menyatakan kelanjutan dalam memberi nilai tambah bagi masyarakat. Akhirnya, kejujuran dan keteladanan harus menjadi fondasi utama dalam kebijakan yang dibuat, demi kedekatan dengan aspirasi rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page