Presiden Palestina Dilarang Masuk Amerika Serikat saat Mendekati Sidang Umum PBB

Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, tidak akan diizinkan menjelajah New York bulan depan untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dihadiri beberapa negara sekutu AS yang akan mengakui negara Palestina. Pemerintahan Presiden Donald Trump, sesuai dengan laporan Reuters dan Al Arabiya pada Sabtu (30/8/2025), menolak dan membatalkan visa bagi pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina di Tepi Barat, karena dinilai merusak peluang perdamaian.

Seorang Rihanna Departemen Luar Negeri AS, yang tidak mengungkapkan identitasnya, menjelaskan bahwa keputusan tersebut pada Jumat (29/8) waktu setempat telah mempengaruhi Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya. Abbas berencana berangkat ke New York untuk hadir dalam Sidang Umum PBB tingkat tinggi, yang rutin digelar setiap tahun di markas besar PBB di Manhattan, New York, AS. Acara tersebut diketahui akan diselenggarakan pada bulan September. Selain itu, Abbas juga terdaftar untuk menghadiri puncak yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah memberikan komitmen untuk menerapkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina.

Kantor Abbas mengungkap keheran mereka atas kebijakan pengucilan visa tersebut, yang diklaim melanggar “perjanjian markas besar” PBB. Menurut perjanjian PBB tahun 1947, AS diharuskan umum untuk memberikan akses kepada para diplomat asing ke gedung PBB di New York. Namun, Washington menegaskan bahwa penafian visa dapat ditegakkan atas pertimbangan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

Departemen Luar Negeri AS menguatkan keputusan tersebut dengan mencantumkan tuduhan lama bahwa PLO dan Otoritas Palestina sudah gagal dalam menghentikan ekstremisme, serta mendorong “pengakuan sepihak” negara Palestina. “Aksi ini dilakukan untuk menjamin keamanan nasional kami dengan mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk bertanggung jawab atas pelanggaran mereka terhadap janji yang telah diberikan, serta tindakan yang menghambat proses damai,” katanya. Pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa perundingan yang dipimpin AS selama puluhan tahun tidak berhasil menyelesaikan pendudukan Israel dan membangun negara Palestina yang bebas.

Departemen Luar Negeri AS juga meminta PLO dan Otoritas Palestina “selalu menolak terorisme,” termasuk serangan terhadap Israel pada 7 oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, telah mengecam aksi Hamas dan meminta pembebasan sandera. Mereka juga menyatakan bahwa misi Palestina untuk PBB, yang terdiri dari staf permanen, akan terbebas dari pembatasan. Menanggapi situasi ini, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan bahwa PBB akan mempertimbangkan masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS sesuai “perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS”.

Perdanyakan hubungan antara Palestina dan Israel selalu beronomasi, dan pembatasan ini menunjukkan simulasi politik kompleks yang mengelilingi pengakuan Palestina. Salam hambatan pada dosis terbaru kelestarian diplomasi dan damai di Timtengah, dengan dampak yang akan terasa sampai ke tingkat internasional. Jemari dunia saat ini memegang nasib Palestina, apakah mereka akan memperoleh pengakuan yang layak atau tetap terperangkap dalam lingkaran kekuasaan dan konflik.

Baca juga Berita lainnya di News Page