Peningkatan Kinerja MBG Penting untuk Mendukung Siswa dan Guru, Dukungan Pemkot Tasikmalaya Diperlukan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Walikota Tasikmalaya tidak memiliki otoritas langsung atas program Makanan Bergizi Gratis (MBG), tetapi tidak bisa mengabaikan masalah ini jika sudah mempengaruhi pendidikan. Keterlambatan pengiriman MBG di beberapa sekolah kota ini menyebabkan gangguan bagi siswa dan guru.

Siswa terpaksa tetap di sekolah melebihi jam pulang karena menunggu datangnya MBG atau harus pulang kembali rumah saat makanan belum tiba. Sementara itu, sekolah dan guru harus menambah pekerjaan untuk memastikan semua makanan dikonsumsi oleh siswa.

Contohnya, beberapa bulan lalu di SDN 3 Sukasari, guru harus memanggil siswa atau wali murid setelah jam sekolah berakhir dan memindahkan ratusan porsi makanan dari tray MBG ke kotak bekal.

Hilman Wiranata, Wakil Ketua DPRD Tasikmalaya, menjelaskan bahwa walaupun MBG diatur pemerintah pusat, Pemkot wajib memastikan pelayanan pendidikan berjalan lancar. “Jika keterlambatan ini mempengaruhi guru dan siswa, Pemkot dan Dinas Pendidikan harus turut memecahkan masalah,” katanya pada 28 Agustus 2025.

Terkendala pengiriman MBG juga bisa merusak kualitas gizi makanan bahkan menyebabkan makanan basi. Hal ini berisiko menurunkan kesehatan siswa. “Keselamatan dan kesehatan siswa adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan,” tandasnya.

MBG adalah program positif pemerintah untuk meningkatkan gizi anak dan mendukung perekonomian masyarakat. Olehnya, SPPG harus melakukan evaluasi terutama jika terjadinya keterlambatan berulang. “Kita bisa mengerti jika terjadi sekali karena masih proses adaptasi, tetapi perlu adanya evaluasi untuk perbaikan,” ujarnya.

Namun, jika masalah ini berulang, DPRD akan terlibat lebih aktif. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi IV dan menyelidiki bersama instansi terkait. “Kami akan bertemu dengan Dinas Pendidikan dan dapur MBG jika masalah terus berulang,” tutupnya.

Penyelesaian masalah keterlambatan MBG menjadi tanggung jawab bersama. Evaluasi rutin dan koordinasi antar instansi diperlukan untuk memastikan program berjalan optimal. Masalah ini mengingatkan kita bahwa kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas. Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaksana lapangan akan mendukung kesuksesan program MBG di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan