Razia kos-kosan di Kota Banjar mengungkap rahasia identitas penduduk yang tidak terdata

Petugas dari berbagai instansi, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polri, Subdenpom III/2-4 Banjar, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjar, melakukan räzia di beberapa kos-kosan pada malam Selasa, 26 Agustus 2025. Aksi ini direncanakan untuk mencegah potensi gangguan ketertiban, seperti penyakit masyarakat (pekat), yang sering terjadi di perkotaan maupun daerah sekitarnya.

Candra Firmanto, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan di Dinas Satpol PP Kota Banjar, menuturkan bahwa räzia ini ditujukan untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan identitas kependudukan. Menurutnya, ada banyak warga, baik pribumi maupun pendatang, yang tinggal tanpa memiliki dokumen yang benar. “Biasanya ada banyak yang tidak memeroleh keterangan domisili,” katanya, Rabu, 27 Agustus 2025.

Selain memperbaiki identitas kependudukan, räzia ini juga bertujuan untuk menanggulangi masalah pendatang ilegal. Pelaksanaan aksi ini dilakukan di Kelurahan Banjar dan Mekarsari, Kecamatan Banjar, serta Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman.

Selain itu, petugas juga memantau masalah lain yang merugikan masyarakat, seperti peredaran minuman keras, prostitusi, dan penyalahgunaan narkoba. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas segera diambil. Räzia ini khususnya difokuskan pada kos-kosan yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal atau melanggar peraturan.

Diharapkan, dengan adanya ini, keamanan dan ketertiban di kota akan semakin terjamah. Untuk pelanggar yang tertangkap, petugas memberikan teguran dan meminta mereka membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran.

Selain upaya pemantauan dan pemeriksaan dokumentasi kependudukan, pemerintah juga harus memperkuat sistem pengawasan terhadap perkosaan dan kejahatan lainnya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan peningkatan kasus kejahatan di daerah perkotaan sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya terpadu antara pemerintah, polisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban.

Studi kasus di kota Banjar menunjukkan bahwa kos-kosan sering menjadi titik awal penjualan narkoba dan kegiatan ilegal lainnya. Dengan peningkatan pemantauan dan sanksi yang tegas, diperkirakan kasus-kasus ini akan berkurang. Misalnya, dalam semester pertama tahun 2025, ada penurunan hingga 20% kasus peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Ketertiban masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga masyarakat sendiri. Keikut sertaan aktif masyarakat dalam melaporkan kegiatan ilegal yang terjadi di sekitar mereka dapat membantu mencegah terjadinya masalah-masalah serupa di masa depan. Dengan demikian, kota Banjar dapat menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk ditinggali.

Upaya serupa juga dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya, dengan hasil yang positif. Peningkatan keamanan dan ketertiban tidak hanya bergantung pada kekuatan aparat, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi seluruh warga. Dengan kerja sama yang erat, kota-kota tersebut dapat menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman.

Baca juga Berita lainnya di News Page