Anggota DPR Menanggapi Rencana Subsidi Energi 2026, Menyoroti LPG 3 Kg dan Listrik Desa

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Mukhtarudin, anggota Komisi XII DPR RI, mengulas kebijakan energi dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dia menegaskan adanya alokasi anggaran Rp 101,7 triliun untuk subsidi listrik, BBM sebesar 19,16 juta kiloliter, dan LPG 3 kg sebanyak 8 juta metrik ton. Hal ini dianggap sebagai bentuk investasi sosial yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat sambil menjaga ketentraman fiskal.

Dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mukhtarudin menyampaikan dukungan terhadap arah kebijakan energi yang lebih efisien dan merata. Ia melihat RAPBN 2026 sebagai langkah penting untuk mereformasi subsidi energi dan memperkuat infrastruktur strategis. Alokasi Rp 21,67 triliun untuk Kementerian ESDM tahun depan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan manajemen sumber daya energi.

Mukhtarudin memuji Kementerian ESDM atas transformasi subsidi LPG 3 kg yang kini lebih tepat sasaran, menggunakan data penerima manfaat (DTSEN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan dan meningkatkan keadilan bagi masyarakat kecil, nelayan, dan petani.

Sementara itu, Rp 15,78 triliun dari belanja publik fisik dialokasikan untuk proyek-proyek strategis seperti peningkatan jaringan gas rumah tangga (jargas) sebesar Rp 4,8 triliun, pembangunan pipa gas Cisem-Dusem senilai Rp 2,36 triliun, serta program listrik desa (Lisdes) Rp 5 triliun. Selain itu, ada juga pembiayaan PLTS sebesar Rp 460 miliar, PLTMH Rp 53,9 miliar, dan PA-TS Rp 40 miliar.

Infrastruktur tersebut dianggap sebagai alat pemerataan akses energi. Jargas memperluas penggunaan energi bersih, pipa gas memperkuat industri, dan PLTS serta PLTMH memberikan alternatif energi terbarukan. Semua ini menjadi investasi jangka panjang bagi perkembangan energi nasional.

Mukhtarudin juga menekankan pentingnya Lisdes untuk mempercepat pembangunan. Dengan anggaran yang tersedia, program ini diharapkan bisa melayani 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Kehadiran listrik di daerah tersebut diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Golkar ini mengaku akan terus memantau pelaksanaan kebijakan energi 2026 agar dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan harus dikelola dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kebijakan energi nasional 2026 bukan hanya soal subsidi, tetapi juga soal transformasi sistem yang lebih efisien dan merata. Dengan peningkatan infrastruktur dan akses energi, pemerintah berharaap dapat menciptakan masa depan yang lebih inklusif. Masyarakat diharapkan bisa merasakan dampak positif dari investasi ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti kemudahan akses listrik, energi bersih, dan pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil. Inovasi seperti DTSEN dan Lisdes menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan energi sebagai sarana pemerataan dan kemajuan sosial yang berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan