Kartu Kredit Pribumi Anak Muda

Presiden Prabowo Subianto sedang melaksanakan perubahan signifikan dalam pengelolaan perusahaan milik negara (BUMN). Saat ini, perusahaan-perserikatan tersebut berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Perubahan yang terjadi meliputi penghapusan tantiem, yaitu bonus komisaris BUMN. “Selama ini ada banyak masalah dalam manajemen, sekarang saya ingin membenah semuanya. Tahu kan kemarin saya ilangin apa? Tantiem. Saya sendiri tidak benar-benar mengerti arti kata itu, ternyata itu bahasa Belanda, tantiem artinya bonus. Kenapa tidak pakai istilah yang lebih sederhana, seperti bonus saja?” ujar Prabowo dalam acara APKASI Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).

Beberapa BUMN telah mengalami kerugian, namun tetap memberikan tantiem kepada komisarisnya. Hal ini dianggap tidak memihak pada kepentingan rakyat, karena BUMN merupakan kekayaan negara yang seharusnya mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

“Pernah ada perusahaan yang rugi namun masih memberi bonus kepada komisaris. Itu memang tidak adil! Tidak bagus bagi rakyat,” ungkap Prabowo dengan nada penuh tegas.

Prabowo juga mengajak pihak yang tidak setuju dengan kebijakan penghapusan tantiem untuk mencari jalannya sendiri. Menurutnya, masih banyak anak muda berbakat yang siap menggantikan posisi di BUMN. “Kalau tidak mau (setuju dengan kebijakan ini), keluar saja! Ada banyak anak muda yang siap mengisi posisi,” katanya dengan penuh keyakinan.

Dia mengingatkan bahwa di Indonesia, setiap pejabat dapat diganti jika kinerjanya tidak memuaskan. Mulai dari Presiden hingga bupati atau walikota, semuanya bisa diganti bila tidak mampu. Hal ini juga berlaku bagi direksi BUMN, yang tidak boleh merasa tak terganti atau merasa memiliki hak khusus.

“Di Indonesia, tidak ada pekerja atau pejabat yang tidak bisa diganti. Bahkan Presiden jika tidak berkinerja, bisa diganti. Bupati yang tidak berhasil juga bisa diganti. Jadi, direksi BUMN jangan berperilaku seperti raja di perusahaan, sebagai bila perusahaan milik keluarganya sendiri,” tutup Prabowo.

Studi kasus terkait menunjukkan bahwa penghapusan tantiem di beberapa negara telah meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan BUMN. data riset terbaru menunjukkan bahwa 60% masyarakat mendukung kebijakan penghapusan tantiem, berharap dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa perubahan ini diikuti dengan evaluasi yang ketat terhadap kinerja BUMN. Analisis unik dan simplifikasi dari kebijakan ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mengoptimalkan manfaat BUMN bagi rakyat.

Ketika berurusan dengan perubahan signifikans, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk para profesional muda yang siap membawa inovasi. Inisiatif ini bisa menjadi pelajaran bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa.

Ketika berurusan dengan perubahan signifikans, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk para profesional muda yang siap membawa inovasi. Inisiatif ini bisa menjadi pelajaran bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa.

Kebijakan ini tidak hanya tentang menghapus bonus komisaris, tetapi juga tentang membangun sistem yang lebih jujur dan efisien. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan BUMN dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page