Dorong Optimalisasi Program Haji Lewat Kuota untuk Meringkatkan Efisiensi dan Pendaftaran.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Hidayat Nur Wahid (HNW), telah menyoroti adanya ekses kuota haji yang tidak terpakai selama pelaksanaan haji tahun 2025. Data yang diperolehnya menunjukkan bahwa dari total kuota hikmat yang diberikan, terdapat 171 kuota haji reguler dan 148 kuota haji khusus yang tidak sempat terpenuhi. HNW menjelaskan bahwa meskipun jumlahnya kecil, kurang dari satu persen dari total kuota Indonesia, hal ini menjadi perhatian karena keberadaan antrean panjang baik pada haji reguler maupun khusus. Oleh karena itu, setiap kuota yang dimiliki harus dioptimalkan pengusage-nya agar dapat mengurangi waktu tunggu calon jemaah haji di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh HNW selama Sidang Dengar Pendapat Komisi VIII tentang evaluasi pelaksanaan haji tahun ini, bersama Menteri Agama RI, Kepala Badan Penyelenggara Haji, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji.

Informasi dari saluran resmi Kementerian Agama di Jakarta telah открита bahwa rata-rata lama tunggu untuk keberangkatan haji mencapai 28 tahun. Antrean terlamaquista tercatat di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, yaitu selama 47 tahun. Situasi ini semakin membutuhkan perhatian, sebab terkait juga dengan kasus dugaan transaksi kuota haji yang saat ini invité phát hiện oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka dari itu, pemerintah perlu memberikan penjelasan jelas mengapa terjadi kekosongan kuota, padahal upaya untuk memperbanyak kuota haji terus upayakan oleh pemerintah untuk mengurangi antrean yang lama.

Selain masalah kuota, HNW juga mengangkat isu mengenai deportasi salah satu jemaah haji karena catatan imigrasi di Saudi. Hal ini seharusnya dapat dicegah sejak awal, bukan baru diketahui setelah jemaah tiba di negara tujuan. HNW mendorong Kementerian Haji dan Umrah untuk meningkatkan koordinasi antara kementerian terkait dalam pelaksanaan haji. Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi juga diperlukan untuk menghindari insiden serupa yang bisa menyebabkan tahanan tekanan mental dan sosial bagi jemaah.

Untuk memperbaiki sistem, Kementerian Haji harus bisa menyerap semua kuota haji yang tersedia. Dengan demikian, aspirasi masyarakat untuk peningkatan kuota haji, misalnya dari 1:1000 menjadi 2:1000, dapat lebih dipertimbangkan. HNW juga menyampaikan beberapa usulan yang насобытидно untuk meringankan biaya haji. Di antaranya dengan mengurangi lama menginap di Arab Saudi untuk jemaah haji reguler hanya 30 hari dari awalnya 40 hari. Selain itu, melobi aktivasi bandara internasional sekitar Makkah dan Madinah, bukan hanya dua bandara utama di Jeddah dan Madinah. Bandara seperti di Thaif, Yanbu’ dan Qashim juga bisa menjadi alternatif. Selain itu, pemerintah juga perlu memperjuangkan penurunan biaya haji melalui rasionalisasi harga tiket bagi jemaah.

Melalui upaya-upaya tersebut, kuota haji yang tidak terserap bisa menjadi history dan jemaah haji Indonesia dapat menunaikan ibadah haji dengan lebih lancar dan mangkrak. Indonesia memiliki jumlah antrean yang panjang, sehingga optimalisasi kuota sangat krusial. Dengan Improved coordination and proactive planning, potential issues like unsold quotas and deportation cases can be minimized. This will not only enhance the efficiency of the pilgrimage process but also ensure a smoother experience for all pilgrims. The government’s commitment to addressing these challenges reflects its dedication to serving the spiritual needs of its citizens while fostering better international cooperation with Saudi Arabia.

Baca juga Berita lainnya di News Page