Negara kehilangan Rp 1,1 triliun akibat rokok ilegal

Maraknya rokok ilegal menjadi perhatian utama. Mohamad Hekal Bawazier, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, meminta penegakan hukum yang ketat agar industri tembakau (IHT) dapat terlindungi. Hal ini penting karena sektor ini memberikan lapangan kerja dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang besar.

“Menurut saya, industri tembakau nasional perlu dipertahankan dengan menindak rokok ilegal,” kata Hekal di Jakarta, Rabu (27/8/2025). Peredaran rokok ilegal, baik dari dalam maupun luar negeri, semakin banyak dan mengganggu kinerja industri tembakau dalam negeri.

Sektor tembakau selama ini berkontribusi besar pada penerimaan negara melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT). Data DJBC menunjukkan bahwa pada 2024, penerimaan CHT mencapai Rp216,9 triliun, yang setara dengan 73% dari total penerimaan cukai nasional.

“Pendapatan cukai dari rokok biasanya melebihi Rp200 triliun dan menyumbang sekitar 73% dari total penerimaan cukai. Oleh karena itu, perlindungan industri ini sangat penting. Penegakan hukum yang baik di lapangan dapat meningkatkan pendapatan negara,” jelasnya.

Meskipun demikian, peredaran rokok ilegal terus meningkat. DJBC mencatat bahwa pada 2023 berhasil diamankan 253,7 juta batang rokok ilegal. Angka ini naik drastis pada 2024 menjadi 710 juta batang dengan nilai sekitar Rp1,1 triliun.

Hekal meminta komitmen yang serius dari Bea Cukai, terutama setelah adanya pelantikan Dirjen baru, untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

“Pelanggaran-pelanggaran ini yang menurunkan pendapatan negara dari cukai dan mengganggu industri tembakau lokal,” tambahnya.

Selain penegakan hukum, Hekal juga menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekosistem IHT secara holistik, termasuk perlindungan bagi petani tembakau dan pelaku usaha kecil di dalam rantai industri.

“Beberapa usulan masih perlu dikaji. Beberapa usulan akan berdampak pada industri, sedangkan yang lain untuk petani,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang agar industri tembakau nasional dapat terus berkembang.

Penyebaran rokok ilegal terus melonjak, meskipun sektor tembakau sudah memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara. Data menunjukkan bahwa pada 2023, 253,7 juta batang rokok ilegal berhasil ditangkap, naik menjadi 710 juta batang pada 2024 dengan nilai sekitar Rp1,1 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di lapangan masih perlu diperkuat.

Di samping penegakan hukum, penting juga untuk membangun kebijakan yang mendukung industri tembakau secara menyeluruh. Hal ini meliputi perlindungan bagi petani tembakau dan pelaku usaha kecil. Langkah-langkah ini akan membantu menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan sektor tembakau nasional.

Meskipun penegakan hukum penting, solusi jangka panjang juga diperlukan untuk melindungi industri tembakau. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mencakup semua aspek industri, termasuk perlindungan bagi para petani dan pelaku usaha kecil. Dengan demikian, sektor tembakau dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi negara.

Sektor tembakau telah menjadi salah satu pilar pendapatan negara, namun peningkatan rokok ilegal memerlukan tindakan cepat. Keberlangsungan industri ini tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada kebijakan yang mendukung semua elemen di dalam rantai industri. Dengan demikian, industri tembakau dapat terus menjadi salah satu penyumbang utama économiques dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page