Pelopor UMKM-Sektor Swasta, Mendagri Dorong Pemerintah Daerah Sultra untuk Lebih Optimal

Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian mendorong peranan penting UMKM dan sector swasta dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Ia menyebutkan bahwa bayangan fiskal Pemda di daerah ini tetap bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, dengan realisasi PAD yang belum reach optimal.

Tito mengungkapkan hal ini saat menuturkan kepada media dalam Rapat Pimpinan Provinsi Kadin Sultra 2025, di Hotel Claro, Kota Kendari, Rabu (27/8). Ia menjelaskan, sebuah tantangan tersendiri dihadapi akibat ketergantungan ini. Sebagian besar dana transfer pusat justru dipakai untuk keperluan belanja pegawai, biaya operasional, serta memenuhi standar pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

“Dengan demikian, saya telah menyampaikan bahwa inti dari seluruh hal ini adalah untuk mengaktifkan swasta, UMKM, baik skala mikro maupun menengah, bahkan investor besar sebaiknya disediakan kemudahan. Sulawesi Tenggara tidak akan pernah dapat berkembang maju, saya jamin, kalau PAD tidak mampu melewati jumlah transfer pusat,” katanya.

Tito menambahkan bahwa PAD yang mampu melampaui transfer pusat akan menjadi indikator signifikan kemajuan Sultra. Sebaliknya, PAD yang rendah menunjukkan sektor swasta masih tak berkembang dan memerlukan pemutaran. Oleh karena itu, Pemda diharapkan untuk lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan Kadin, mendengarkan kebutuhan para pelaku usaha, dan mempertimbangkan potensi daerah yang bisa dikembangkan.

“Fokus utama adalah untuk mengaktifkan swasta. Untuk itu, menurut saya, pengusaha memiliki insting bisnis, sudah ada saluran, dan organisasi sebagai Kadin,” routineJKjat.

“Manfaatkan Kadin seefisien mungkin di sediakan kemudahan untuk dialog,” tambahkan Tito.

Menteri ini membenarkan betul pentingnya Pemda mengoptimalkan input dari pengusaha yang terkait dengan Kadin. Various potensi Sultan yang dapat dimaksimalkan, baik dari sektor pertanian, pertanian, hingga jasa, perlu sudah détaillé.

Sonar, hal ini harus didukung dengan kebijakan pemerintah yang memberikan ruang bagi pengembang bisnis. “Kemudian, untuk mendukung ini, pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus berikan insentif. zerstörend, lengkapi juga izin secepat mungkin, sesuai dengan permintaan pengusaha, sesuai aturan dan kemudahan, berikan tahu,” tandem.

Data showed that the fiscal structure of local governments in Sulawesi Tenggara still heavily relies on central government transfers, with local revenue (PAD) underperforming. Tito Karnavian emphasized the critical role of MSMEs and the private sector in boosting PAD to achieve self-sufficient economic development. A case study from a similar region in Indonesia demonstrated that areas with strong MSME sectors saw a significant increase in PAD within two years after implementing supportive policies. One innovative approach involves creating digital marketplaces for local products, which significantly improved visibility and sales for small businesses. To move forward, collaboration between local governments and business associations like Kadin is essential to unlock the region’s full economic potential. With the right policies and support, Sulawesi Tenggara can transition from reliance on central funds to a thriving, self-sustaining economy, inspiring other regions to follow suit.

Baca juga Berita lainnya di News Page