BPOM Tindak Terhadap Sarana Produksi Sel Stem Illega di Magelang, Pelakunya Dokter Hewan

BPOM RI melaksanakan tindakan terhadap peredaran produk biologi nonlegal yang berupa turunan sel punca atau stem cell di Magelang, Jawa Tengah. Operasi ini dilaksanakan pada 25 Juli 2025 oleh tim PPNS BPOM bersama Koordinator Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Taruna Ikrar, Kepala BPOM RI, menjelaskan bahwa tempat yang ditindak merupakan tempat praktik dokter hewan yang digunakan untuk meredarkan produk biologi ilegal berupa sekretom. Produk tersebut disuntikkan kepada manusia tanpa izin edar dari BPOM serta tidak memiliki perizinan resmi atau surat izin praktik dokter hewan. Pemilik tempat juga tidak berhak memberikan terapi atau pengobatan kepada manusia.

Dalam pengereman, PPNS BPOM menemukan produk sekretom dalam bentuk jadi yang dikemas dalam tabung emprentrof berukuran 1,5 mililiter dengan warna merah muda dan oranye, siap disuntikkan ke tubuh pasien. Selain itu, ditemukan juga produk sekretom dalam kemasan botol 5 liter sebanyak 23 botol yang disimpan di dalam kulkas, alat suntik, pendingin, serta identitas lengkap pasien dan produk kiriman yang ditambahkan untuk pengobatan luka. Nilai ekonomi produk tersebut mencapai Rp 230 miliar. Ikrar mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers, Rabu (27/8/2025).

BPOM RI menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, produk terapi lanjut (advance therapy products) seperti sel punca atau turunannya, termasuk sekretom, harus memiliki izin edar. Aturan ini diperkuat melalui Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Produk Terapi Advance. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukum.

Saat ini, pemilik sarana dengan inisial YHF (56), yang juga staf pengajar di sebuah universitas di Yogyakarta, telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan berlanjut berdasarkan laporan masyarakat terkait praktik pengobatan ilegal. PPNS BPOM telah memeriksa 12 saksi dalam kasus ini. BPOM menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat peredaran produk biologi ilegal, serta mencegah kerugian ekonomi dan menurunnya daya saing produk dalam negeri.

Prof Ikrar menambahkan bahwa dukungan dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan peredaran sediaan farmasi ilegal. Selain membahayakan kesehatan, produk biologi ilegal juga berpotensi merugikan perekonomian negara dan menurunkan daya saing produk biologi dalam negeri.

Menurut data terkini, kasus produk biologi ilegal terus meningkat di beberapa daerah, terutama yang berhubungan dengan praktik pengobatan alternatif. Studi kasus di Magelang menunjukkan bahwa banyak korban yang mengalami efek samping serius setelah menerima terapi dengan produk nonlegal. Ini mengingatkan pada pentingnya pengawasan ketat dan koordinasi antarlembaga untuk melindungi masyarakat.

Perkembangan teknologi dalam produksi sel punca membuka peluang bagi pemanfaatan ilegal, sehingga perlunya regulasi yang lebih ketat dan pemberdayaan masyarakat untuk memahami risiko penggunaan produk tanpa izin. BPOM juga bekerja sama dengan lembaga internasional untuk meningkatkan standar keamanan produk biologi di Indonesia.

Pelatihan dan sosialisasi keamanan produk biologi yang dilakukan BPOM telah membantu masyarakat menjadi lebih waspada. Namun, upaya pemberantasan masih membutuhkan kerjasama yang lebih luas. Setiap warga dapat berkontribusi dengan melaporkan aktivitas suspek dan menjadi lebih sehat dengan memanfaatkan produk terverifikasi.

Ketegasan BPOM dalam menghentikan peredaran produk ilegal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan memanfaatkan informasi resmi untuk membuat keputusan yang aman terkait kesehatan. Kesehatan adalah hak dasar yang harus dilindungi dengan tekun, sehingga upaya penegakan hukum dalam kasus ini harus terus dioptimalkan.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page