Dalam pernyataan hue, Singgih Januratmoko, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, mengungkapkan bahwa pengesahan Undang-Undang (UU) Haji dan Umroh merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah. Menurutnya, adanya Kementerian Haji akan mempercepat proses koordinasi, mengoptimalkan efisiensi di berbagai pozi, danensure selama proses pelaksanaan ibadah.
“Pengesahan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada hari ini menjadi momen penting. Ini lebih dari sekadar revisi hukum, namun suatu perubahan struktural yang essensial untuk menjamin setiap jemaah menerima pelayanan berkualitas sesuai dengan panduan konstitusi,” terang Singgih saat δύο diwawancarai Selasa 26 Agustus 2025.
Pergantian status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dipercaya akan mempermudah tata kelola ibadah. Singgih menambahkan bahwa perubahan ini akan membantu pentingnya sinks יעקב memudahkan proses keseluruhan, dari persiapan di Indonesia hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
UU Haji juga secara bukti menata pengelolaan kuota haji tambahan. Menurut Sang Legislator, penambahan kuota akan dilakukan dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi. Pada pembahasan sebelumnya, 8% kuota haji khusus dan umroh mandiri telah menjadi poin yang banyak diperdebatkan. Namun Singgih menegaskan bahwa k besar itu sudah diatur dengan matang agar tidak terjadi praktik yang merugikan jemaah.
“Kami menerima berbagai input dari partai yang terbabit, termasuk dari asosiasi yang terlibat. Kewajiban yang berlaku ini ditujukan memberi fleksibilitas dan pilihan kepada jemaah, namun tetap dalam penjagaan ketat oleh pemerintah untuk menghentikan praktik terlarang dan penipuan,” katanya.
Dengan UU ini, kita yakin pelaksanaan haji dan umroh di Indonesia akan menjadi lebih efisien dengan sistem yang jelas. Yang lebih penting, pemerintah akan terus memantau apakah undang-undang ini benar-benar memberikan manfaat bagi jemaah.
Terbaru, sebuah survei mendapati bahwa 65% jemaah berharap perjalanan ibadah mereka akan lebih teratur setelah pembentukan Kementerian Haji. Ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya reformasi pada sistem pelayanan ini.
Studi kasus dari negara lain, seperti Malaysia, menunjukkan bahwa pemisahan kementerian khusus untuk urusan haji dapat mengurangi waktu tata usaha hingga 30%. Hal ini memperkuat harusnya kita ikuti langkah serupa untuk meningkatan efisiensi.
Bagi Anda yang rencana beribadah, informasi ini menjadi harapan akan masa depan layanan yang lebih baik. Tidak hanya itu, dengan Undang-Undang yang baru, kita dapat mengantisipasi segala hal yang masih menjadi beban saat ini. Semoga perubahan ini bisa memberi manfaat untuk hari rayu yang akan datang.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.