Gas 3 Kg akan dijual dengan harga yang sama di seluruh wilayah

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan rencana baru untuk penyediaan subsidi energi, khususnya untuk LPG 3 kilogram (kg) yang akan dilaksanakan mulai tahun 2026. Dalam skema ini, pemenuhan LPG 3 kg akan dilakukan dengan syarat penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta penerapan harga LPG 3 kg yang sama di seluruh wilayah Indonesia.

Tri Winarno, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan subsidi energi dapat dialokasikan dengan lebih tepat sasaran. Menurutnya, distribusi LPG 3 kg saat ini masih terbuka dan rentan terhadap kegagalan sistem. Namun, Tri tidak dapat memberikan pasti tanggal pelaksanaan program tersebut.

“Ya, rancangan ini (LPG 3 kg dengan satu harga dan penggunaan NIK) akan dijalankan secara bersamaan. Utamanya untuk memastikan subsidi dapat mencapai pemangku kepentingan yang tepat,” ungkap Tri saat dihubungi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Meskipun demikian, Tri belum bisa menentukan nilai harga yang akan digunakan dalam skema LPG 3 kg satu harga tersebut. Namun, ia pastikan bahwa penerapan skema ini akan seurupaya dilaksanakan pada tahun depan.

“Nanti akan dibahas lebih lanjut. Intinya, penerapan satu harga LPG 3 kg akan mulai diimplementasikan tahun depan,” tuturnya.

Wacana tentang LPG 3 kg ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (2/7/2025). Bahlil menyatakan bahwa penerapan LPG 3 kg satu harga diharapkan bisa menghindari kebocoran subsidi.

“Untuk LPG, kita sedang merumuskan Perpres baru. Kita akan mengubah beberapa metode agar kebocoran subsidi tidak terjadi. Termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah, kemungkinan nanti kita dalam Perpres menetapkan satu harga agar tidak ada tambahan yang tidak terduga,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80-87 triliun untuk subsidi LPG 3 kg. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan untuk memastikan efisiensi penggunaan dana tersebut.

“Karena negara menghabiskan banyak uang, Rp 80-87 triliun per tahun untuk subsidi. Jika harga terus dinyalurkan tanpa pengawasan, harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sejalan,” ungkapnya.

Bahlil juga mengemukakan bahwa pemerintah akan melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, salah satunya melalui pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg yang lebih baik.

Penerapan transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Tahukah Anda bahwa pengelolaan subsidi LPG 3 kg dengan efisien tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan manfaat maksimal dari program tersebut? Dengan penyaluran yang lebih terarah, pemerintah dapat memanfaatkan anggaran dengan lebih bijak, sementara masyarakat dapat menikmati harga yang lebih terjangkau dan konsisten di seluruh Indonesia. Mari kita dukung dan ikuti perkembangan terbaru dari program ini untuk dapat menikmati manfaatnya secara optimal.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page