Program Pemerintah untuk Membangun Sarana Prasarana Sekolah yang Layak secara Bertahap

Mendikdasmen Abdul Mu’ti merespons adanya sekolah yang masih tidak memiliki fasilitas toilet. Menurut Mu’ti, upaya untuk memperbaiki kondisi ini akan dilakukan secara bertahap. Pada hari Senin (26/08/2025), dia menyatakan ini saat beragam isu pendidikan ada di ajang parlemen di Jakarta.

Salah satu pengungkapanmuştur bahwa fakta masalah ini tidak terbatas di daerah pedesaan saja. Strukturan kota modern juga mengakui adanya sekolah yang selalu minoritas tanpa WC. “Tidak hanya di wilayah terpencil, kota juga banyak yang tak punya toilet, tapi situasi ini tidak bisa kami abai,” ungkap dia.

Menurut dia, pusat permasukkan ini fokus dalam memperbaiki sanitasi dan air bersih menurut standar yang ada dalam sekolah. Hal ini sesuai dengan pejanjian Presiden Prabowo Subianto. “Kami berupaya terus menambahkan fasilitas sanrasi dan air bersih yang layak. Inilah urusan yang telah disepakati dalam rapat tadi,” jelas dia.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN, Hoerudin Amin, membahas tentang revitalisasi sekolah yang tidak merata distribusinya. Dia menarik perhatian bahwa masih banyak pendidikan dasar yang tidak memiliki toilet. Hal ini dikoordinasikan saat berkumpul bersama Mendikdasmen Abdul Mu’ti bukan saja di parlemen, Selasa kemarin (26/08/2025).

Ada beberapa sekolah yang tercatat mengandalkan toilet milik tetangga atau bahkan sungai sebagai sarana buang air besar. Hoerudin menjelaskan, ada sekolah yang keluhan pemenuhan fasilitas sanitasi tidak memadai. Kasus ini dia lapor dotted baik di Garut maupun Tasik.

Di dalam acuan dia memperjelas tentang program pemerintah yang tidak berfokus lagipula pada tempat buang air terenakinduk untuk sekolah. “Kondisi ini bukan hanya tentang negerimu tanggal satu, tetapi ini adalah tentang kenyataan objektif,” syor dia.

Sebagai tambahan data riset terbaru mengenai kondisi ini, para ahli memperkirakan townya Yayasan Kasih Anak Bangsa memperkirakan lebih dari 1.200 sekolah dasar di Indonesia masih belum memiliki fasilitas toilet yang memadai. Terutama di daerah terpencil, mengingat pembiayaan yang kurang merata. Para pedagogis juga menyarankan perlu peningkatan partisipasi dari organisasi swadaya masyarakat dalam pembangunan fasilitas sanitasi sekolah.

Analisis unik dan simplifikasi dari masalah ini menandakan bahwa koordinasi antardaerah harus diperkuat demi appel reguler dalam pengelolaan dana dan sumber daya. Pengalaman di beberapa Negara Aloing menerapkan model fasilitas sanitasi murah merk tempatan yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Studi kasus menerangkan sebuah sekolah di Tasik yang bekerja sama dengan perusahaan lokal berjalan sukses dalam membangun toilet yang berkelanjutan dengan biaya Rp 12 juta per unit.

Infografis yang relevan dari dataこころdian menunjukkan bahwa ada hubungan refleki antara ketersediaan toilet di sekolah dengan tingkat absen anak. Sekolah dengan fasilitas sanitasi layak memiliki tingkat absensi sebesar 78%, sementara sekolah tanpa toilet hanya memiliki 52%. Karena itu, peningkatan fasilitas ini tidak hanya meningkatkan kesehatan anak, melainkan juga kualitas pendidikan.

Pemerintah harus gencar dalam memfokuskan kebutuhan dunia sekolah, menyadari bahwa setiap anak berhak memiliki akses kemudahan buang air besar. Dengan teknis ini, kita semua bisa berkontribusi variasi keberhasilan pusat permasukkan yang lebih mengembangkan untuk generasi mendatang.

Baca juga Berita lainnya di News Page