Bupati Ipuk Hadiri Rakor Digitalisasi Bansos dalam Pilot Project

Banyuwangi dipilih sebagai daerah percobaan utama untuk memperbaiki dan memperluas pemrosesan data Bantuan Sosial (Bansos) di skala nasional. Dalam upaya tersebut, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, diundang untuk haddep bersama 20 kementerian dan lembaga di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jakarta. Kegiatan koordinasi tersebut, yang diadakan hari ini, dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan diikuti oleh beberapa menteri dan wakil menteri, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PANRB Rini, Menteri Komunikasi Teknologi Digital Meutya, serta Menteri Pembangunan Nasional Rachmat. Hadir juga beberapa eselon tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Hukum, BUMN, dan Badan Pusat Statistik.

Proyek ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan September tahun ini, tepatnya pada minggu ketiga di Banyuwangi, dengan kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto. Luhut Panjaitan, yang juga memimpin Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, menjelaskan bahwa program ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025. Sistem digital yang dirancang bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dalam penyampaian bansos. Hal ini dilakukan melalui penurunan kesalahan identifikasi penerima, perbaikan transparansi, serta memungkinkan masyarakat memverifikasi identitas digital secara mandiri. Verifikasi data akan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan database dari lembaga-lembaga seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BFI, ATR/BPN, dan Samsat.

Luhut menyampaikan bahwa digitalisasi ini diharapkan dapat menghemat anggaran negara hingga lebih dari Rp 500 triliun, karena penerima bansos akan lebih tepat sasaran. Ia juga memberitahu bahwa implementasi bansos secara digital dapat memberikan kontribusi sebesar 0,3 hingga 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Program ini akan diperluas ke daerah lain setelah sukses diterapkan di Banyuwangi, dengan rencanan evaluasi hingga bulan Desember. Luhut menambahkan bahwa jika Banyuwangi berhasil pada Oktober hingga Desember, Presiden dapat mengumumkan penerapan nasional pada Januari 2026.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengekspresikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat dan menyatakan komitmen Banyuwangi untuk mendukung transformasi digital. Pemerintah daerah ini telah berjuang untuk memajukan digitalisasi sejak tahun 2012, termasuk dengan membangun infrastruktur fiber optic hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Ipuk yakin bahwa digitalisasi akan menjadikan penyampuran bansos lebih tepat sasaran. Lebih lanjut, Banyuwangi juga telah mempersiapkan Inovasi Banyuwangi One ID, sebuah sistem yang terintegrasi dengan Smart Kampung, menyediakan akses ke berbagai layanan berbasis NIK yang terhubung dengan Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional.

Digitalisasi dalam penyampaian bantuan sosial bukan hanya mengurangi pengeluaran pemerintah, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan Transparansi dalam pemerolehan dana tersebut. Dengan bantuan data yang akurat, program bansos dapat lebih efisien, dan mangkungan penerima yang sesungguhnya dapat prosperitas時代 terjamin, pada saat yang sama mengurangi Ketidakusiness dari allokasi dana publik. Transformasi seperti ini menunjukkan betapa pentingnya integrasi teknologi dalam kebijakan pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page