Penelitian DPR Terkait Penambangan Liar di Manokwari

Penambangan emas liar terdeteksi sepanjang Sungai Wariori dan Wasirawi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Yan Permenas Mandenas, anggota DPR RI dari Dapil Papua, menyampaikan informasi tersebut secara langsung.

Bersama Bupati Manokwari, Hermus Indou, Yan melakukan pemantauan di lokasi tersebut. Keduanya menyaksikan kerusakan lingkungan yang semakin kritis dan meminta pemerintah pusat untuk segera campur tangan.

Yan menjelaskan bahwa Sungai Wariori telah mengalami perubahan drastis akibat kegiatan tambang. Sungai yang semula beraliran deras kini berubah menjadi kolam-kolam besar yang kelak ditinggalkan tanpa pengelolaan.

Aliran sungai kini hanya tersisa lubang-lubang besar berisi air keruh berwarna hijau. Di satu sisi, ekskavator masih aktif mengeruk dasar sungai, sementara beberapa pekerja dibuatkan semprot air ke batuan untuk mencari butir emas. Penggunaan merkuri sebagai bahan pemisah emas diduga telah mencemari air, membahayakan ribuan penduduk yang bergantung pada sungai tersebut.

Di lokasi, para pekerja tambang upaya menyembunyikan aktivitas mereka. Tim DPR dan Bupati dihambat oleh pohon-pohan yang ditebang di tengah jalan menuju Wasirawi, seperti sengaja untuk menghalangi akses. Ketika sampai di area tambang, sebagian pekerja langsung bersembunyi saat melihat rombongan tiba.

Air sungai yang semula deras kini mengembara menghindari lubang-lubang raksasa yang dihambat oleh tuntunan pasir. Di beberapa bagian sungai, terlihat bedeng dengan atap terpal yang dijadikan tempat tinggal sementara buruh tambang.

Banyak pekerja berasal dari luar Papua, seperti Sulawesi, Jawa, hingga Sumatera. Mereka direkrut oleh pengusaha tambang yang memiliki hubungan dengan kepala suku sebagai pemilik tanah ulayat.

Yan menduga penertiban lambat dikarenakan adanya oknum yang melindungi tambang ilegal. Dia menuturkan telah memberitahu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tentang masalah ini sejak tiga tahun yang lalu, tetapi belum ada tindakan tegas.

“Jika tidak ada pejabat yang melindungi, mustahil tambang besar ini masih beroperasi. Kami sudah memberi tahu Menteri ESDM sejak tiga tahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum ada langkah yang padat,” ujar Yan.

Hermus Indou, Bupati Manokwari, mengungkapkan dampak serius yang dialami masyarakat akibat aktivitas ilegal ini. Air sungai yang seharusnya digunakan warga untuk keperluan sehari-hari kini tercemar bahan kimia berbahaya.

“Air yang harus digunakan warga untuk pertanian kini tercemar zat berbahaya. Hasil panen menurun dan warga mengalami kesulitan,” kata Hermus.

Selain pencemaran, Hermus juga menambahkan bahwa banjir berulang terjadi di wilayah hilir. Sedimentasi akibat galian tambang membuat aliran Sungai Wariori menjadi sempit dan meluap ke permukiman.

Hermus juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kewenangan. Mereka hanya bisa koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban. Pihaknya mengusulkan jika tambang ingin dikelola, harus ada tata kelola khusus melalui koperasi masyarakat.

Yan Mandenas kembali mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penertiban tambang ilegal dalam pidato Sidang Tahunan MPR 2025, yang menyoroti 1.068 titik tambang liar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 300 triliun.

“Kami dari Partai Gerindra mengejar visi Presiden. Menteri ESDM, terutama putra Papua yang memiliki posisi strategis, harus lebih berani. Waktu sudah tiba untuk dia bertindak,” tegas Yan.

Pencemaran lingkungan akibat tambang ilegal telah menimbulkan dampak serius pada masyarakat dan ekosistem. Kerusakan sungai dan pencemaran air tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga merusak sumber daya hidup penduduk. Upaya penertiban harus segera dilakukan agar kondisi tidak semakin buruk. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page