Polemik terbaru di Kabupaten Pangandaran kembali menggelar perdebatan tentang dugaan penyalahgunaan tiket wisata palsu. Sarasa Institute mengungkapkan kecelekaan dalam penanganan kasus ini, karena proses yang dilaksanakan dianggap kurang transparan dan masih mengandung banyak keraguan, khususnya terkait kepastian hukum serta dampak finansial yang mungkin dialami oleh negara.
Awalnya, kasus ini dihadapi oleh Tim Saber Pungli Pangandaran dengan tuduhan pungutan liar dan penggunaan tiket palsu. Namun, hasil verifikasi menunjukkan bahwa unsur pidana pungli tidak ditemukan, sehingga kasus ini dialihkan ke Inspektorat dan Bupati Pangandaran. Sementara itu, dugaan tiket palsu masih dalam tahap investigasi oleh Polres Pangandaran, meskipun publik mulai mempertanyakan arah penyelidikan.
Sarasa Institute juga mengungkapkan keprihatinan bahwa masalah ini bukan hanya masalah individual, tetapi memiliki karakter sistematis yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Direktur Eksekutif Sarasa Institute, Tedi Yusnanda, menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya masalah laporan masyarakat, melainkan memerlukan tindakan proaktif dari aparat penegak hukum. Namun, proses saat ini terlihat menunggu aduan, sehingga memicu kecelekaan publik.
Selain itu, transparansi dalam pemeriksaan barang bukti juga menjadi perhatian. Ada khawatir barang bukti akan hilang atau tidak disita sesuai Pasal 39 KUHAP, yang penting untuk proses hukum. Menurut Tedi, Polres Pangandaran masih dalam fase penelaahan dan pengumpulan keterangan oleh Unit Tipikor dan Unit Reskrim. Jika terbukti adanya kerugian negara, kasus akan diangkat ke tingkat Polda Jawa Barat untuk penyelidikan lebih lanjut.
Sarasa Institute juga menekankan bahwa pengawasan internal di daerah masih kurang optimal. Oleh karena itu, mereka mendorong keterlibatan Itwasda Polda Jawa Barat, Divisi Propam, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat untuk mengevaluasi potensi kerugian negara. Ini diperlukan untuk menjamin keadilan dan menghindari intervensi yang tidak perlu dalam proses hukum.
Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan proaktifitas dalam penegakan hukum, terutama dalam menghadapi tindak pidana yang berdampak besar pada keuangan negara. Warga diharapkan tetap memperhatikan perkembangan kasus ini agar proses hukum dapat berjalan dengan jujur dan efektif.
Kasus tiket palsu di Pangandaran mengungkap kekurangan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di daerah. Tanpa transparansi dan tindakan tegas, potensi kerugian negara akan terus berlanjut. Warga dan pemerintah harus bekerja sama untuk mencegah praktik semacam ini dan menjaga integritas objek wisata yang menjadi daya tarik utama daerah.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.