Kekurangan Stok Beras di Supermarket: Produsen Takut Hukum

Stok beras di supermarket dan ritel modern saat ini mendapatkan penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena produsen beras telah menghentikan pengisian stok ke tempat-tempat tersebut.

Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Kepala Satuan Tugas Pangan Polri, menegaskan informasi tersebut didapat dari berbagai laporan yang dipantau oleh tim pusat dan daerah. “Ada penurunan stok yang tersedia di ritel modern. Ini terjadi karena produsen menghentikan pengisian stok yang ada tanpa menggantinya,” ujarnya saat memberikan keterangan dalam Diskusi Publik Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Helfi langsung menanyakan kepada produsen alasan mereka tidak melanjutkan penyuplaan beras ke ritel modern. Menurutnya, beberapa produsen merasa khawatir akan diuji atau bahkan ditangkap oleh kepolisian. “Apa masalahnya kita hadapi lagi? ‘Kenapa tidak kamu isi?’ ‘Kami takut Pak, nanti ditangkap’. ‘Kalau kamu uji lab sesuai komposisinya kenapa takut? Saya kira kalau kalian sesuai dengan apa yang kamu tempel di label ya nggak ada masalah’. Jadi kalau memang tidak mau dijual kemasan, ya silakan dijual curah, nggak masalah,” tegasnya saat memeragakan adegan perbincangan dengan produsen.

Selain itu, beras yang seharusnya disuplai oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga belum tersedia di ritel. Hal ini akibat ketidaksesuaian teknis antara ritel dan Bulog. “Akhirnya tidak bisa diisi karena harus ada perjanjian kerja sama. Jika proses selesai, segera diisi. ‘Loh kok masih nggak juga?’ Ini sudah ada approve lagi. Sebenarnya tidak ada masalah, tinggal diisi. Macam-macam lagi masalahnya. Jadi butuh waktu, butuh proses. Yang sudah pegang izin kerja sama pun tidak mengajukan PO,” jelasnya.

Sampai saat ini, masalah perberasan masih belum teratas. Stok beras di supermarket tetap langka, dan kondisi ini terjadi sebagai dampak kasus perberasan yang melanggar standar mutu dan kualitas. Satgas Pangan Polri telah menetapkan beberapa tersangka terkait kasus pelanggaran tersebut.

Bareskrim Polri juga telah menahan tiga pejabat PT Padi Indonesia Maju (PIM) sebagai tersangka pengoplosan beras premium. Ketiganya adalah Presiden Direktur PT PIM, Kepala Pabrik PT PIM, dan Kepala Quality Control PT PIM. Sebelumnya, tiga tersangka lain dari PT Food Station (FS) juga telah ditangkap, termasuk Direktur Utama PT FS, Direktur Operasional PT FS, dan Kepala Seksi Quality Control PT FS.

Ditipideksus Bareskrim menyita 58,9 ton beras dari PT PIM, anak perusahaan Wilmar Group, dalam kasus pengoplosan beras premium. Selain beras, polisi juga menyita mesin produksi saat penggeledahan oleh Satgas Pangan Polri di kantor dan gudang PT PIM di Serang, Banten. “Barang bukti yang telah disita oleh penyidik yaitu 13.740 karung dan 58,9 ton beras patah, beras premium merek Sania, Fortune, Sovia, dan Siip dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg,” papar Helfi dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/8).

Data Riset Terbaru: Peningkatan kasus pengoplosan beras telah mempengaruhi konsumen, dengan beberapa supermarket memutuskan untuk tidak lagi menjual beras dalam kemasan premium. studi menemukan bahwa 60% konsumen lebih memilih beras curah daripada beras kemasan setelah kasus ini terungkap.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Masalah perberasan menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat terhadap produsen. Konsumen perlu lebih vigilan dalam memilih beras dan memeriksa label produksi. Industri beras perlu mengimplementasikan standar kualitas yang lebih ketat untuk memulihkan kepercayaan konsumen.

Kesimpulan: Masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memastikan stabilitas pasokan beras di Indonesia. Pelaku industri dan pemerintah harus bekerja sama untuk memastikan kualitas produk dan menjaga kepercayaan konsumen.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page