Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sedang dilaksanakan melalui Peraturan Presiden. Langkah ini mendukung perubahan dari Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian berdasarkan revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang akan disahkan oleh DPR.
“Kita sepakat untuk segera mempercepat proses pembuatan Perpres Kementerian Ibadah Haji dan Umrah. Saat ini, prosesnya dipusatkan di Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Pemberdayaan Peran Warga Negara, sedangkan tugas Kementerian Hukum adalah untuk mengharmonisasi,” kata Supratman di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, pembentukan kementerian ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan ibadah haji. Harapannya, perubahan ini akan mendukung jemaah Indonesia yang berjumlah jutaan untuk melaksanakan ibadah dengan lancar.
“Pembentukan kementerian ini diharapkan bisa mempermudah dan memperlancar pelaksanaan ibadah haji dan umrah,” ujarnya.
Revisi Undang-Undang Haji telah diajukan ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah memastikan bahwa RUU ini tidak mengubah esensi, melainkan hanya memperbaiki regulasi agar proses haji lebih aman dan nyaman.
“Haji bukan sekadar ibadah spiritual, tetapi juga merupakan wujud keberagaman bangsa Indonesia yang harus kita pelihara dan penyelenggaraannya harus sempurna,” ungkap Supratman saat membacakan sambutan Prabowo di rapat Komisi VIII DPR.
Setiap tahun, jutaan umat Islam di Indonesia berharap untuk menunaikan rukun kelima ini. Mereka menginginkan proses pendaftaran, perjalanan, dan kepulangan yang tertib, aman, dan sesuai syariat.
Delapan fraksi di DPR telah setuju untuk mengajukan RUU Haji ke tahap selanjutnya. Diperkirakan, RUU ini akan disahkan menjadi Undang-Undang besok.
Menurut dataunid.com, tingkat kepuasan jemaah haji telah meningkat setelah ada pemisahan tugas antara Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji. Namun, masih banyak tantangan seperti biaya yang mahal dan prosedur yang rumit yang harus diatasi oleh kementerian baru ini.
Sementara itu, sebuah studi kasus dari World Halal Summit 2025 menunjukkan bahwa Indonesia masih membutuhkan infrastruktur yang lebih baik di Mekah dan Madinah untuk mendukung kebutuhan jemaah. Investasi dalam fasilitas kesehatan, transportasi, dan akomodasi menjadi prioritas utama.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga tentang menjaga keanekaragaman dan keberagaman umat Islam di Indonesia. Dengan adanya kementerian ini, diharapkan proses haji akan lebih terstruktur dan memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi jemaah.
Jika Anda pernah berpartisipasi dalam haji atau umrah, apa pendapat Anda tentang perubahan ini? Bagaimana pengalaman Anda dalam melaksanakan ibadah tersebut?
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.