Vandalisme massa demo menargetkan gerbang belakang Gedung DPR pada 25 Agustus

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Di ibu kota negara, Jakarta, beberapa individu melakukan demonstrasi di gerbang belakang kompleks MPR/DPR. Tempat tersebut menjadi sasaran tindakan vandalisme oleh kelompok yang hadir. Perasaan tidak senang terhadap pejabat dan institusi terwakili dalam unjuk rasa tersebut, seperti terlihat dari tulisan ‘Pejabat Keparat’ dan ‘Bubarkan DPR’ yang dicat di tembok Gerbang Pancasila. Demonstran menggunakan cat merah dan putih untuk menyampaikan pesan mereka.

Setelah pukul 16.50 WIB, masih terlihat beberapa mahasiswa berorasi di hadapan gerbang tersebut, sementara petugas kepolisian tetap menjaga keamanan di sekitar area. Sejumlah pelajar dari STIMA juga hadir pada jam 16.20 WIB namun dipukul mundur dan tidak berhasil melanjutkan demonstrasi.

Sebelum insiden ini, sebelumnya pada siang hari, polisi telah mengusir massa yang melakukan aksi di depan pintu utama gedung DPR. Pemantauan dari tim menunjukkan bahwa sekitar pukul 12.40 WIB, para petugas menggunakan kekuatan fisik untuk mendorong massa menjauh arah Semanggi atau Slipi, Jakarta Barat. Beberapa demonstran mendekati mobil pengurai massa dan melempar barang ke arah petugas. Polisi merespons dengan cara menyemprot air dari water canon sehingga massa terpaksa melarikan diri ke Jalan Gerbang Pemuda.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, memberikan perintah kepada anggota untuk menghentikan aksi tersebut. Menurutnya, keberadaan pelajar dan anak-anak di tempat tersebut membuat aksi tidak kondusif, sehingga harus dibubarkan. Selain itu, diobservasi bahwa petugas kepolisian yang berada di dalam gedung juga turut berusaha memukul mundur massa, dan upaya tersebut terus berlanjut hingga setelah pukul 12.50 WIB.

Terbaru, data dari survei publik menunjukkan bahwa 68% masyarakat merasa tidak puas dengan respons pemerintah terhadap demonstrasi. Kejadian serupa telah terjadi di beberapa kota, menunjukkan adanya gangguan keamanan yang memerlukan perhatian serius dari pihak berwajib.

Kasus ini mengingatkan kita pada pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat. Warga harus diberdayakan untuk mengungkapkan aspirasi secara konstruktif, sementara otoritas harus lebih sensitif terhadap isu yang diangkat. Keamanan dan stabilitas harus dijaga tanpa mengorbankan hak untuk berbicara. Langkah terpadu dan transparansi diperlukan agar situasi seperti ini dapat dihindari di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan