Permasalahan pembangunan desa selama dua dekade terakhir tampak belum menunjukkan perubahan yang signifikan, meskipun setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan anggaran dari APBN melalui dana desa yang mencapai puluhan triliun.
Samsul Widodo, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), menjelaskan bahwa beberapa masalah utama di desa meliputi skala ekonomi yang kecil, akses pasar yang terbatas, jalur distribusi yang panjang, sarana pascapanen yang terbatas, dan kesulitan permodalan.
Sejak menjadi pegawai negeri pada tahun 1997 di Bappenas hingga saat ini di Kementerian Desa, Samsul menyadari bahwa isu-isu tersebut tetap sama tanpa ada perubahan yang signifikan.
Dalam upaya mengatasi masalah skala ekonomi yang kecil, pemerintah telah membentuk berbagai kelembagaan ekonomi desa seperti kelompok tani, kelompok nelayan, BUMDes, dan kini Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih. Selain itu, dana desa yang dialokasikan sejak tahun 2015 hingga 2025 mencapai Rp 680,85 triliun. Untuk tahun 2025, pemerintah menyalurkan Rp 71 triliun, dengan alokasi Rp 943,39 juta untuk setiap desa dari 75.259 desa.
Samsul menanyai apakah dana tersebut sudah digunakan secara optimal. Dia mengajukan perbandingan sederhana: jika dana desa sebesar Rp 70 triliun setiap tahun digunakan untuk investasi saham di Indosat atau Telkomsel, maka dalam tiga tahun dapat menghasilkan keuntungan hingga 30%. Dengan demikian, dana desa bisa menguasai saham Telkomsel dan bisa dibangun industri lain.
Meski cara tersebut dianggap dapat mempercepat pembangunan, Samsul mengakui bahwa cara kerja pemerintah tidak seperti itu. Dia berharap agar ada perubahan dalam cara kerja pemerintah untuk optimalkan dana desa.
Samsul juga memberikan contoh tentang cara kerja pemilik bisnis asal Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad, yang membeli 4.000 ekskavator. Menurutnya, jika dana desa digunakan untuk membeli 5.000 ekskavator dengan mengurangi alokasi sebesar Rp 50 juta per desa, maka 15 desa bisa mendapatkan satu ekskavator. Dengan demikian, desa bisa membangun infrastruktur seperti jalan dan irigasi.
Samsul menekankan bahwa dengan rekayasa teknokratis yang lebih baik, dana desa dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat.
Pada tahun yang sama, seorang pemilik bisnis asal Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad, berhasil membeli 4.000 ekskavator. Samsul menyarankan agar dana desa digunakan untuk membeli 5.000 ekskavator dengan mengurangi alokasi Rp 50 juta per desa, sehingga 15 desa dapat memiliki satu ekskavator. Dengan demikian, desa dapat membangun infrastruktur seperti jalan dan irigasi.
Jika dana desa dapat digunakan dengan bijak, dengan pendekatan teknokratis yang lebih baik, maka dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Namun, Samsul menyarankan agar ada perubahan dalam cara kerja pemerintah untuk optimalkan dana desa.
Saat ini, pemerintah telah membentuk berbagai kelembagaan ekonomi desa seperti kelompok tani, kelompok nelayan, BUMDes, dan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih. Selain itu, dana desa yang dialokasikan sejak tahun 2015 hingga 2025 mencapai Rp 680,85 triliun. Untuk tahun 2025, pemerintah menyalurkan Rp 71 triliun, dengan alokasi Rp 943,39 juta untuk setiap desa dari 75.259 desa.
Samsul mengajukan pertanyaan apakah dana tersebut sudah digunakan secara optimal. Dia mengajukan perbandingan sederhana: jika dana desa sebesar Rp 70 triliun setiap tahun digunakan untuk investasi saham di Indosat atau Telkomsel, maka dalam tiga tahun dapat menghasilkan keuntungan hingga 30%. Dengan demikian, dana desa bisa menguasai saham Telkomsel dan bisa dibangun industri lain.
Samsul mengakui bahwa cara kerja pemerintah tidak seperti itu. Dia berharap agar ada perubahan dalam cara kerja pemerintah untuk optimalkan dana desa.
Samsul juga memberikan contoh tentang cara kerja pemilik bisnis asal Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad, yang membeli 4.000 ekskavator. Menurutnya, jika dana desa digunakan untuk membeli 5.000 ekskavator dengan mengurangi alokasi sebesar Rp 50 juta per desa, maka 15 desa bisa mendapatkan satu ekskavator. Dengan demikian, desa bisa membangun infrastruktur seperti jalan dan irigasi.
Samsul menekankan bahwa dengan rekayasa teknokratis yang lebih baik, dana desa dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat.
Dana desa yang dialokasikan sejak tahun 2015 hingga 2025 mencapai Rp 680,85 triliun. Untuk tahun 2025, pemerintah menyalurkan Rp 71 triliun, dengan alokasi Rp 943,39 juta untuk setiap desa dari 75.259 desa.
Samsul mengajukan pertanyaan apakah dana tersebut sudah digunakan secara optimal. Dia mengajukan perbandingan sederhana: jika dana desa sebesar Rp 70 triliun setiap tahun digunakan untuk investasi saham di Indosat atau Telkomsel, maka dalam tiga tahun dapat menghasilkan keuntungan hingga 30%. Dengan demikian, dana desa bisa menguasai saham Telkomsel dan bisa dibangun industri lain.
Samsul mengakui bahwa cara kerja pemerintah tidak seperti itu. Dia berharap agar ada perubahan dalam cara kerja pemerintah untuk optimalkan dana desa.
Samsul juga memberikan contoh tentang cara kerja pemilik bisnis asal Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad, yang membeli 4.000 ekskavator. Menurutnya, jika dana desa digunakan untuk membeli 5.000 ekskavator dengan mengurangi alokasi sebesar Rp 50 juta per desa, maka 15 desa bisa mendapatkan satu ekskavator. Dengan demikian, desa bisa membangun infrastruktur seperti jalan dan irigasi.
Samsul menekankan bahwa dengan rekayasa teknokratis yang lebih baik, dana desa dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat.
Pembangunan di desa memerlukan pendekatan yang lebih strategis dan inovatif. Dengan optimalkan dana yang telah dialokasikan, kita bisa meraih perubahan yang lebih signifikan. Mari kita pikirkan solusi yang lebih efisien dan berdampak positif bagi masyarakat.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Owner Thecuy.com