Pemerintah telah menetapkan rencana untuk memperketat proses seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026. Informasi ini tertera dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, yang memperkenankan kebutuhan ASN berdasarkan kebijakan zero atau minus growth.
Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Badan Kepegawaian Negara, menyatakan akan mendiskusikan kebijakan tersebut dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini. “Kita perlu membahas dengan Ibu Menteri Keuangan terkait anggaran dan dengan Ibu MenPAN-RB mengenai jumlah formasi, serta dengan berbagai kementerian, lembaga, dan daerah tentang kebutuhan mereka,” kata Zudan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Zudan memastikan bahwa jumlah CPNS tidak ditentukan oleh pihaknya sendiri, melainkan berdasarkan usulan dari instansi pusat maupun daerah. “Karena mereka yang membutuhkan ASN,” tambahnya. Selain itu, skema single salary atau penggajian tunggal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 belum diterapkan.
Menurut Nota Keuangan RAPBN 2026, poin Belanja Pegawai menggaris bawahi peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi tata kelola. Dalam dokumen tersebut, diketahui bahwa perekrutan ASN tahun 2026 akan menerapkan skema zero atau minus growth. Anggaran belanja pegawai untuk kementerian dan lembaga direncanakan mencapai Rp 356,99 miliar, yang akan digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja.
Kebijakan belanja pegawai tahun 2026 fokus pada empat poin utama:
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi melalui digitalisasi untuk produktivitas yang lebih tinggi.
- Melanjutkan reformasi birokrasi secara menyeluruh agar layanan publik lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.
- Meningkatkan kualitas belanja pegawai sambil menjaga daya beli dan konsumsi ASN.
- Menghitung kebutuhan ASN tahun 2026 berdasarkan formasi yang dibutuhkan, jumlah pensiun, dan kebijakan zero atau minus growth.
Setiap langkah yang diambil dalam RAPBN 2026 bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia di sector pemerintahan, sehingga dapat memberikan dampak positif pada kinerja dan efisiensi layanan publik.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Owner Thecuy.com