Noel Membenturkan Air Mata dan Kepalan Tangan dalam Pertemuan dengan KPK

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, resmi ditunjuk sebagai tersangka dalam kasus pemerasan yang berhubungan dengan proses sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). KPK menggelar penyangkalan kepada dia pada Rabu (20/8/2025). Dalam pertemuan dengan KPK, Noel tampak menangis dan memegang erat kedua tangannya.

KPK menjelaskan bahwa Noel diduga telah melakukan praktik pemerasan sejak 2019. Metode yang digunakan melibatkan penundaan dan pembatasan proses sertifikasi K3 untuk para pemohon yang tidak mengeluarkan uang tambahan, yang setara dengan uang suap. Setyo Budiyanto, Ketua KPK, menjelaskan bahwa sistem ini telah berlangsung selama beberapa tahun, di mana pekerja harus membayar sebesar Rp 6 juta untuk mendapatkan sertifikasi, padahal biaya sebenarnya hanya Rp 275 ribu.

Saat keberadaan Noel di KPK pada Jumat (22/8), ia tampak menangis setelah keluar dari ruang interogasi. Saat digiring menuju ruang konferensi pers, tangisannya masih terus mengalir. Selain Noel, KPK juga menahan sepuluh orang lainnya, serta menyita beberapa barang bukti.

Pada saat konferensi pers selesai, Noel tampak berbeda. Ia menampilkan senyum dan mengacungkan jempol saat berdiri menghadap media, bersamaan dengan tersangka lainnya. Sebelumnya, ia terlihat menangis saat turun dari ruang interogasi. Noel juga mengusap air matanya saat digiring kenaikan ke lobi gedung KPK pukul 15.36 WIB, mengenakan rompi tahanan dengan tangan terborgol.

Dalam pernyataan setelah menjadi tersangka, Noel meminta maaf kepada Presiden Prabowo, keluarganya, dan seluruh rakyat Indonesia. Dia juga mengaku tidak pernah menjalani tindakan OTT (Operasi Tertentu) atau terlibat dalam kasus pemerasan.

Sejak tahun 2019, praktik pemerasan dalam proses sertifikasi K3 telah mengganggu kecepatan dan keterjangkauan layanan bagi para pekerja. Noel menjadi salah satu penggerak utama skema ini, yang mengakibatkan kerugian finansial bagi masyarakat. Hal ini perlu segera ditindaklanjuti dengan investigasi lebih lanjut untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam sistem sertifikasi K3.

Kasus ini mengungkapkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat terhadap praktik korupsi di bidang sertifikasi publik. Tindakan KPK dalam menegakkan hukum membantu mencegah penyempitan peluang bagi para pelaku korupsi di masa depan. Langkah ini juga mendorong masyarakat untuk lebih berani melaporkan penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan sistem yang adil bagi semua pihak.

Hidup dalam masyarakat yang bebas dari korupsi adalah tanggung jawab bersama. Setiap individu harus bersedia untuk berjuang dan mengambil tindakan proti-korupsi. Jaga integritas dan kesetiaan pada prinsip-prinsip yang benar, agar Indonesia dapat berkembang menjadi negara yang lebih ималоor dan transparan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan